TANJUNG SEOR – Berbagai upaya terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk memberikan pelayanan yang maksimal, kepada masyarakat di wilayah perbatasan dan pedalaman provinsi termuda Indonesia ini.
Salah satunya melalui program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) penerbangan yang ditangani oleh Dinas Perhubungan (Dishub). Program ini sangat membantu masyarakat, utamanya yang tinggal di daerah yang hanya dapat diakses melalui transportasi udara.
Kepala Dishub Kaltara, Taupan Majid mengatakan, saat ini, selain dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), SOA perbatasan ini juga mendapatkan suntikan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). “Kami berharap kontribusi APBN harus lebih besar, agar dari APBD setiap tahun bisa berkurtang, supaya dana APBD bisa digunakan untuk kegiatan lainnya yang juga jadi prioritas kita,” ujar Taupan kepada Radar Kaltara saat ditemui di kantornya belum lama ini.
Hanya saja, untuk saat ini Pemprov Kaltara juga tidak dapat mengurangi anggaran untuk itu, karena permintaan dari para Camat di wilayah perbatasan cukup tinggi. Sementara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) juga tidak sanggup mem-backup semua.
“Mereka (Pemkab) juga berharap dengan provinsi, meskipun sebenarnya diurus oleh kabupaten,” kata Taupan.
Menyikapi hal itu, pihaknya merencanakan untuk membuat home base di Bandar Udara (Bandara) Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Ibu Kota Kaltara. Di sini pihaknya akan bermohon dan mengurus segala kebutuhannya, seperti depo minyak.
“Kami sedang mengurus depo minyaknya dari Pertamina. Kami sudah survey di tiga lokasi, di Tanjung Selor, Malinau dan Nunukan. Nah, salah satu persyaratannya untuk menjadi depo itu harus menyediakan lahan,” jelasnya.
Artinya, untuk mengurus depo itu tidak mudah dan menjadi sentral itu tentu aggak sulit, karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi, tetap akan diupayakan secara perlahan, karena secara prinsip dari Pertamina sudah siap.
Sementara Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara, Marten Sablon saat dikonfirmasi merespon positif rencana tersebut. Menurutnya SOA ini memang perlu perhatian serius dari pusat karena berbicara masalah kondisi perbatasan negara. Artinya harus ada negara hadir untuk menyelesaikan persoalan yang ada.
“Kami berharap semoga pemerintah pusat juga dapat lebih konsentrasi untuk memperhatikan kondisi kehidupan dan ekonomi masyarakat di perbatasan dan pedalaman Kaltara ini,” pungkasnya. (iwk/fly)
Editor : anggri-Radar Tarakan