TANJUNG SELOR – Masa tenang tidak bisa membuat komisioner Bawaslu Bulungan tenang. Bukan sekadar memantau postingan-postingan masyarakat yang berbau kampanye di media sosial, tapi juga mengantisipasi serangan fajar yang menjurus pada praktik politik uang atau money politic.
Menurut Ketua Bawaslu Bulungan, Ahmad, serangan fajar adalah tindakan yang mencuri hak suara rakyat jelang masa pencoblosan. Untuk mengantisipasinya, pihaknya akan mendirikan posko pengamanan di tiap desa, termasuk melakukan patroli keliling hingga dini hari.
"Patroli dilakukan bersama unsur kepolisian. Kita mewaspadai adanya kecurangan dengan melakukan serangan fajar atau bagi-bagi uang," jelasnya, ditemui usai melakukan sosialisasi di Kedai 99 Tanjung Selor, Minggu (14/4) malam.
Pendirian posko, kata Ahmad, untuk memudahkan masyarakat melapor bila menemukan praktik politik uang. Pihaknya pun tidak akan segan menindak oknum yang melakukan politik uang, karena ada sanksi yang akan diberikan kepada pemberi dan penerimanya.
Ahmad menegaskan, sanksi bisa berupa pencoretan dari daftar pemilih tetap (DPT) bagi pemilih. Sementara bagi calon yang melakukan serangan fajar atau politik uang, akan dianulir jika nantinya terpilih sebagai calon legislatif, walau sudah dilantik.
Berdasarkan analisa pihaknya, semua wilayah Bulungan sangat rawan terhadap politik uang. "Kalau nanti ada temuan, kami akan langsung tindak lanjuti. Pemetaan kami, semua daerah wajib diwaspadai. Tak ada atensi khusus, karena semua wilayah kita anggap rawan," ungkapnya.
Sementara itu, Kapolres Bulungan AKBP Andrias Susanto Nugroho mengatakan, seluruh elemen masyarakat wajib menjaga kondusivitas Pemilu 2019. "Sangat di sayangkan jika demokrasi ini tak sesuai dengan harapan. Dukungan para generasi muda agar selalu menjaga kamtibmas dan mewaspadai adanya serangan fajar, akan sangat menentukan," tandasnya.
ANTISIPASI KEKURANGAN DAYA
Hal lain yang menjadi kekhawatiran penyelenggara pemilu di hari pemungutan hingga penhitungan suara besok, adalah ancaman pemadaman listrik dari PLN.
Untuk memastikan keamanan kondisi listrik di Bulungan, Direktur Bimbingan Masyarakat (Dir Binmas) Polda Kaltara melakukan inspeksi mendadak ke Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan (ULP) Tanjung Selor kemarin (15/4).
Dir Binmas Kombes Pol M Yamin Sumitra mengungkapkan, kondisi listrik di Bulungan dalam dua bulan terakhir sering terjadi pemadaman bergilir. Dengan kondisi demikian, bisa mengganggu jalannya penghitungan suara.
"Pelaksanaan pemilu tak hanya kesiapan penyelenggara. Kami harus mengingatkan kesiapan PLN, faktor pendukung juga harus diantisipasi," jelas Yamin, kepada awak media.
Lanjut dia, penghitungan suara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Dikarenakan jumlah surat suara ada lima jenis. Meliputi surat suara presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
Berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019, terdapat di Pasal 73 ayat (2) huruf c menyebutkan, perhitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapatkan penerangan cahaya dapat dilakukan penghitungan suara ulang.
"Penghitungan surat suara membutuhkan waktu yang diprediksi hingga malam hari. Jika terjadi pemadaman listrik, bisa saja penghitungan suara diulang," ungkapnya.
Di lain pihak, Supervisior Teknis PLN ULP Tanjung Selor, Ricky Kurnia menjelaskan, antisipasi jelang hari H pemungutan suara sudah dilakukan pihaknya. Caranya, dengan tidak memberikan pelayanan kepada pelanggan dengan daya besar.
"Pelanggan besar nanti kita lepas dari sistem. Perkantoran bisa menggunakan genset, karena hari libur juga," ucapnya.
Menurutnya, saat beban puncak dibutuhkan daya listrik sebesar 12 Megawatt (MW). Kondisi yang terjadi, PLN masih kekurangan daya 3 MW. Sebagai bentuk antisipasi, pihak PLN telah mendatangkan dua unit mesin dari Balikpapan.
"Dipastikan mesin running masuk sistem dan dapat memberikan suplai listrik. Jika tak ada kendala, kekurangan daya listrik bisa teratasi dengan suplai 2 MW," ujarnya. Dia menambahkan, pihaknya akan mengutamakan pelanggan umum dan untuk TPS. (uno/udi)
Editor : uki-Berau Post