TARAKAN – Kepala daerah yang terpilih pada pemilihan serentak tahun 2020 lalu akan menjabat kurang dari lima tahun, jika pemilihan serentak di Indonesia jadi digelar pada tahun 2024 mendatang.
Artinya, kepala daerah, baik itu gubernur dan wakil gubernur, serta bupati dan wakil bupati memiliki waktu kerja yang sangat terbatas. Khususnya yang dilantik pada 25 Februari 2021 lalu, diestimasikan hanya akan menjabat sekitar 3,5 tahun.
Masa jabatan Zainal Paliwang–Yansen TP (Ziyap) memang hanya 3,5 tahun sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara). Namun, keduanya berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh janji kampanyenya kepada masyarakat Kaltara sebelum masa jabatan berakhir.
Kepada Radar Tarakan, Ketua Tim Sinkronisasi Ziyap, Prof. Ari Junaedi mengatakan bahwa sesuai komitmen Ziyap sejak mencalonkan diri, dalam waktu yang singkat pihaknya akan menunaikan janji-janji kampanye Ziyap.
Dalam hal ini Ziyap selalu mengingat janji pemberian insentif untuk tenaga pendidik dan kependidikan yang akan direalisasikan, subsidi angkut untuk barang dan orang. Tak hanya itu, komitmen untuk fokus pada penanganan Covid-19 pun telah terlihat dari sikap Ziyap yang peduli dengan pemenuhan kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan yang tidak dianggarkan di APBD peninggalan rezim lama.
“Keseriusan Gubenur dan Wakil Gubernur terpilih sudah terlihat dari tekad kami yang ingin "berlari" mengejar ketertinggalan Kaltara dengan daerah-daerah lain,” beber Ari.
Usai dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, dikatakan Ari pihaknya akan bertindak cepat yakni dengan membuka akses-akses Ziyap di pusat, seperti serangkaian nota kesepahaman dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Kemaritiman dan Investasi untuk revitaliasasi bandara Long Binuang Krayan, Nunukan.
Dalam sektor pendidikan, Pemprov Kaltara dikatakan Ari juga telah menjalin kerja sama dengan Politeknik Negeri Media Kreatif Jakarta untuk pengembangan SDM, peningkatan UMKM dan sebagainya. “Kami sudah teragendakan untuk kolaborasi program dengan sejumlah kementerian,” jelasnya.
Sebagai Tim Sinkronisasi Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara, Ari berkomitmen untuk membantu Gubernur dan Wakil Gubernur agar visi misi Ziyap selalu menjiwai gerak langkah pembangunan. “Karena semangat Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang ingin "berlari" maka semua OPD, Biro dan Badan harus seirama dengan dirigen Ziyap,” tuturnya.
Tak Ada Program 100 Hari Kerja
Menyikapi hal itu, Bupati Bulungan, Syarwani mengaku sadar akan masa jabatan yang tidak sampai lima tahun itu. Namun, ia beranggapan bukan hal yang mustahil bahwa dalam waktu yang singkat itu pihaknya tetap dapat berbuat maksimal.
“Dengan kondisi yang ada saat ini, tentu kita harus ‘berlari’ untuk merealisasikan visi dan misi serta program kerja yang sudah disusun,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor pekan kemarin.
Mantan Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan, sepanjang rencana itu dikerjakan sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan, pasti hasil-hasil yang baik akan didapatkan. “Insyaallah pasti ada jalan untuk kita berbuat yang terbaik untuk Bulungan ini ke depannya,” kata Syarwani.
Melihat kondisi yang ada saat ini, Syarwani mengaku selalu menegaskan bahwa tidak ada target 100 hari kerja pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, Syarwani-Ingkong Ala. Tapi yang ada itu setiap hari bekerja. “Salah satu yang kita pastikan tahun ini dapat berjalan, itu yang namanya Mall Pelayanan Publik (MPP),” tuturnya.
MPP ini merupakan salah satu dari 15 program kerja Syarwani-Ingkong Ala yang sudah disampaikan kepada masyarakat. Termasuk juga di Dinas Pertanian (Dispertan), ada kegiatan seperti food estate yang masuk di program Mandau Tani yang juga bagian dari 15 program tersebut.
“Jadi kita sambil berjalan, meskipun tidak kelihatan secara langsung hasilnya. Karena program Mandau Tani inikan bagaimana mengintegrasikan sektor pertanian secara keseluruhan dari hulu sampai hilir,” tuturnya.
Syarwani-Ingkong Ala tetap optimistis bahwa pihaknya dapat berbuat yang terbaik bagi masyarakat di tengah kondisi masa jabatan yang terbatas dengan situasi pandemi Covid-19 yang masih terjadi saat ini.
Punya Program yang Jelas dan Terukur
Sementara itu, Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung, Ibrahim Ali, A.Md dan, Hendrik, S.H, M.H yang merupakan pasangan terpilih hasil Pilkada 2020 lalu mengakui bahwa di masa periode kepemimpinannya ini terbilang singkat. Sebab KTT akan menggelar pilkada lagi pada November 2024, sehingga masa jabatan Ibrahim hanya 3 tahun 8 bulan. Namun pihaknya mendesain program hanya dalam waktu 3,8 tahun dengan program yang jelas dan terukur.
Salah satunya memasang target dalam program 100 hari kerja sejak dilantik 26 Februari lalu. Ibrahim membentuk tim sinkronisasi untuk menyesuaikan dan menyinkronkan program yang baik menurut tim Ibrahim-Hendrik yang dapat dilaksanakan pada tahun ini. Sedang program yang tidak dapat dilanjutkan akan diperbaiki dengan program yang dijanjikan Ibrahim-Hendrik.
Adapun program 100 hari yang akan dilaksanakan Ibrahim yakni soal beasiswa pendidikan yang dulunya hanya dianggarkan pemerintah sebelumnya sebesar Rp 241 juta. Di tahun ini ditargetkan naik menjadi Rp 1 miliar untuk membantu pelajar KTT yang akan masuk ke jenjang perkuliahan.
Tak hanya itu, Ibrahim juga telah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tana Tidung bahwa pihaknya memiliki program untuk menyediakan baju, celana dan buku sekolah, seluruhnya akan digratiskan pada tahun ini khusus pelajar dari SD hingga SMP yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten.
Berbicara tentang persoalan energi, Ibrahim mengakui tentang adanya beberapa desa di KTT seperti Kecamatan Muruk Rian yang telah 10 tahun belum teraliri listrik dan beberapa daerah lainnya yang belum teraliri listrik, pun akan masuk dalam konsep kepemimpinan Ibrahim Hendrik agar dapat menjadi desa terang.
Target saya untuk Desa Bebatu Supa dan Bebatu Kebun, insyaallah tahun ini akan teraliri listrik dan PLN akan masuk. Begitu juga di Kecamatan Tana Lia, ada satu desa di Tengku Dacing yang terisolasi sampai sekarang belum teraliri penerangan dan jaringan telekomunikasi. Insyaallah semua akan teraliri PLN dan telekomunikasi,” jelas mantan Ketua DPRD KTT periode 2019-2024 ini.
Optimis Realisasikan Visi Misi
Berpegang kukuh dengan visi misinya, bahkan itu telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura optimistis mampu merealisasikan visi misinya dalam kurun waktu 3,5 tahun di periode keduanya dalam memimpin Kabupaten Nunukan nanti.
Jubir Pemkab Nunukan, Hasan Basri mengatakan, visi misi memang dituangkan dalam RPJMD dan disusun sesuai realita di lapagan dan disesuaikan dengan kemampuan sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM) dan juga sumber dana yang tersedia.
“Dengan kemampuan SDM, SDA dan sumber dana yang ada, insyaallah bisa terealisasi, meski diberikan jangka waktu selama 3,5 tahun,” yakin Hasan memastikan keoptimisan Bupati Nunukan.
Ditambah lagi, Bupati Nunukan diklaim Hasan, adalah petahana yang sudah tahu mana yang bisa dan mana yang tidak. Artinya visi misi yang dituangkan dalam RPJMD, sudah pasti bisa diperhitungkan yang bisa direalisasikan.
Meski begitu, jika terjadi keadaan darurat yang tidak masuk dalam perhitungan, tentu akan menjadi kendala. Misal, kondisi pandemi Covid-19 saat ini, terjadi di luar perkiraan, karena banyak menyedot anggaran.
“Ya, keadaan pandemi, anggaran serba terbatas, kondisi ini tidak terduga. Tapi tetap harus ada optimisme, jika asumsi-asumsi keuangan berjalan normal pasti akan terealisasi, asal sesuai dengan perencanaan, tidak adanya kondisi darurat tadi itu,” beber Hasan.
Bupati Nunukan, Hj Asmin Laura dan H. Hanafiah yang nantinya akan menggandeng Hj. Laura sebagai Wakil Bupatinya, mereka punya visi mewujudkan Nunukan yang aman, maju, adil dan sejahtera. Sementara misinya pertama, meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, kedua meningkatkan infrastruktur untuk pemenuhan pelayanan dasar dan mendukung pertumbuhan ekonomi.
Ketiga, meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis pengembangan sumber daya lokal, keempat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelaksanaan agenda reformasi borokrasi, kelima Meningkatkan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan lingsungan hidup yang berkelanjutan dan terakhir keenam mewujudkan tatanan kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan tentram. (iwk/shy/raw/eza)
Editor : anggri-Radar Tarakan