TANJUNG SELOR - Kedatangan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini ke Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara disambut dengan beberapa keluhan warga. Meski kedatangannya membawa agenda peletakan batu pertama kantor DPD PDI Perjuangan, Risma tetap menanggapi keluhan tersebut.
Di depan Menteri Sosial, Kepala Desa Jelarai Selor Remington Hendrik meminta perhatian dari Kementerian Sosial (Kemensos) perihal bantuan sosial (bansos) yang terkesan lambat disalurkan. Ia meminta agar Menteri Sosial (Mensos) bisa mempercepat penyalurannya.
“Apa yang menjadi keluhan masyarakat, saya sampaikan. Karena selaku kepala desa,” ujarnya, Kamis (28/10). Menurut Remington, ada beberapa peralihan bantuan yang masih kurang dipahami. Misalnya tahun lalu warga mendapatkan bantuan. Kemudian tahun ini tidak mendapatkan bantuan. Warganya pun mempertanyakan hal tersebut.
Namun di tahun 2021 sudah ada pengurangan data penerima manfaat. “Banyak warga di Desa Jelarai Selor atau mungkin di desa lain yang kurang memahami itu,” ungkapnya.
Menanggapi hal itu, Mensos Tri Rismaharini belum bisa berkomentar banyak. Sebab pihaknya belum melakukan rapat mengenai penyaluran bantuan sosial di Kaltara. “Bansos di Kaltara saya belum memahami benar. Kita akan rapat besok (hari ini, Red),” ungkap Bu Risma—biasa disapa.
Pihak Kemensos akan melihat terlebih dahulu progres penyaluran bansos yang ada di Kaltara. Tidak hanya itu, ia menegaskan agar bansos bisa segera terealisasi. Sebab informasi yang diterimanya, masih ada yang tertahan di bank, serta penyalurannya lambat.
“Terkait bansos ini, kita harap bisa segera terealisasi. Seperti yang disampaikan kepala desa, saya minta untuk ditindaklanjuti,” tegas mantan Wali Kota Surabaya 2 periode tersebut.
Kemensos akan mencocokkan data yang dimiliki dengan data di daerah. Bu Risma ingin semua permasalahan di masyarakat itu teratasi dengan baik. Bahkan, ia juga membawa tim data dari Kemensos. “Kita akan cek. Kalau memang belum disalurkan, saat itu juga saya minta bank menyalurkan kepada masyarakat pada hari itu juga,” pintanya.
Dana untuk bansos yang disalurkan pemerintah bagi 34 provinsi se-Indonesia sebesar Rp 744,75 triliun. Dana itu mengalami peningkatan dari sebelumnya Rp 699,43 triliun. Dana tersebut diperuntukan berbagai program, diantaranya, Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako dan Bantuan Subsidi Upah (BSU). (fai/uno)
Editor : izak-Indra Zakaria