USAI terungkapnya kasus tambang emas ilegal, yang melibatkan oknum polisi berinisial HSB. Hal itupun mendapat tanggapan dari beberapa pihak dan meminta penegasan sebagai atensi.
Persoalan tambang emas ilegal di Kecamatan Sekatak, Kabupaten Bulungan, pun mendapat perhatian Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan. Pemprov Kaltara pernah membahas perihal tambang emas ilegal ini kepada DPD RI. Menurut Yansen, pertambangan memiliki aturan. Untuk tambang emas, jelas merupakan persoalan yang kompleks. Sebab jika ilegal, maka melanggar dan tidak diperbolehkan.
“Tambang itu milik daerah untuk rakyat. Harus dikelola sebaik-baiknya,” ungkapnya, Rabu (11/5). Yang menjadi kebijakan pusat dan daerah harus didukung masyarakat. Bukan diabaikan dan tetap menjalankan kegiatan ilegal. Pemprov Kaltara mendukung penuh langkah kepolisian untuk memberantas kegiatan ilegal di Kaltara, hingga ke akar-akarnya.
“Kepolisian serta pemerintah, memiliki wewenang dalam mengeluarkan kebijakan. Dimana harus menertibkan hal-hal yang tak sesuai aturan,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar mengatakan, sejauh ini kegiatan tambang emas ilegal memang menimbulkan banyak hal negatif. Bukan hanya kegiatan pertambangan ilegal saja di Sekatak. Diketahui, adanya dugaan kegiatan prostitusi, perkelahian, pembunuhan dan narkotika.
“Kita ingin menertibkan itu. Namun kita harus memikirkan langkah-langkah yang sesuai. Harus ada langkah preventif yang dilakukan,” ujarnya. Perizinan juga harus jelas di area tambang emas, agar tidak ada yang melakukan kegiatan ilegal. Polres Bulungan berupaya untuk memberantas hal tersebut, dengan upaya-upaya yang tepat.
“Kita sudah menangkap orang-orang yang memang terbukti melakukan kegiatan ilegal. Kami bukan hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kami juga tajam ke atas untuk memberantas kegiatan ilegal mining. Terbukti, oknum di kepolisian kami periksa dan tetapkan sebagai tersangka,” tegas Kapolres. (fai/uno)
Editor : izak-Indra Zakaria