TANJUNG SELOR - Aliansi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Cipayung Plus, lakukan aksi penolakan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), di depan Kantor Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (6/9).
Pantauan media ini, aksi tersebut tidak menimbulkan anarkis. Bahkan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang dan Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus, bersedia menemui mahasiswa.
Koordinator Lapangan (Korlap) Aliansi Mahasiswa Randiyansyah mengatakan, sejumlah tuntutan dilayangkan. Beberapa tuntutan diantaranya, menolak kenaikan harga BBM, mendorong payung hukum yang jelas terhadap pengguna BBM bersubsidi, dan mengevaluasi BPH MIGAS (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas). Karena tidak mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan, terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM.
“Kami juga mendesak Pemerintah RI berdaulat, dalam mengambil sikap untuk membeli BBM dari produsen minyak termurah untuk meringankan APBN. Kami meminta Gubernur Kaltara untuk menghadirkan stakeholder terkait dan pengusaha yang terdampak. Untuk membahas kenaikan BBM di tingkat daerah, dalam mencari solusi kenaikan dan kelangkaan BBM subsidi di Kaltara,” tegasnya.
Meskipun dari pemerintah daerah dan DPRD Kaltara, tidak bisa menolak kenaikan BBM. Akan tetapi, sejumlah mahasiswa tetap menuntut penolakan. Namun Gubernur Kaltara sudah berjanji, akan mengawal kebijakan Pemerintah Pusat.
Di tempat yang sama, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang telah mendengar dan memahami sejumlah tuntutan massa yang datang sejak pagi hari. Pemerintah daerah tidak bisa menolak kebijakan pusat. Namun bisa dilakukan pembahasan bersama.
Gubernur Kaltara juga meminta waktu untuk melakukan rapat bersama stakeholder. Ia juga memahami efek domino dari kenaikan BBM.
“Kami paham efek domino yang ada. Subsidi BBM juga sempat saya minta diserahkan ke pemerintah daerah agar tepat sasaran,” singkat Gubernur.
Hal senada diungkapkan Ketua DPRD Kaltara Albertus Stefanus Marianus. Pada prinsipnya itu menjadi kebijakan pusat dan telah dilakukan penelaahan yang cukup panjang. Dipastikan mengkaji aspek-aspek, termasuk dampak untuk masyarakat paling kecil.
“Dewan siap mendukung kebijakan Gubernur Kaltara. Sebab Pemprov Kaltara tahu bagaimana menanggulangi. Struktur APBD dan bagaimana stimulan yang bisa diberikan,” tuturnya.
Menurut Albertus, ketika menolak kenaikan harga BBM, itu hal lain. Mengingat, kebijakan langsung dari pusat. Harus dicarikan solusi untuk mengambil kebijakan di daerah.
Saat aksi mahasiswa di depan Kantor Gubernur Kaltara, Polres Bulungan mengerahkan puluhan personel untuk pengamanan. Kapolres Bulungan AKBP Ronaldo Maradona T.P.P Siregar melalui Kasat Lantas Iptu Radyan Kunto Wibisono menyampaikan, pihaknya memastikan untuk jalur lalu lintas tetap berjalan lancar. Rekayasa lalu lintas yang dilakukan, dengan buka tutup. Selain itu, dilakukan pengalihan sementara bagi kendaraan dari arah Kolonel Soetadji, dengan memanfaatkan lapangan.
Sementara dari arah sebaliknya, tetap memanfaatkan Jalan Agatish. “Saat aksi mahasiswa, kita lakukan rekayasa lalu lintas. Karena para pengunjuk rasa menggunakan area badan jalan,” ujar Radyan.
Setelah para pengunjuk rasa memasuki kantor Gubernur, arus lalu lintas kembali dinormalkan. (fai/*/mts/uno)
Editor : uki-Berau Post