NUNUKAN – Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Nunukan kini berada di titik yang sangat mengkhawatirkan. Dengan daya tampung ideal yang seharusnya hanya diperuntukkan bagi 362 orang, Lapas ini dipaksa menampung hingga 1.107 Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Angka ini menunjukkan terjadinya kelebihan kapasitas atau overkapasitas yang mencapai 200 persen lebih.
Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP) Nunukan, Putu Bagus Sabda Pramesti, mengungkapkan bahwa situasi "sesak" ini terjadi hampir di seluruh blok hunian. Ironisnya, mayoritas penghuni Lapas merupakan narapidana yang terjerat kasus penyalahgunaan narkotika.
"Saat ini tingkat hunian melampaui batas hingga 200 persen. Dari total seribu lebih warga binaan, sekitar 750 orang di antaranya adalah narapidana kasus narkoba. Sisanya merupakan perkara kriminal umum seperti pencurian dan penganiayaan," jelas Putu Bagus pada Selasa (10/2/2026).
Beban Lapas Nunukan semakin berat karena instansi ini tidak hanya menampung narapidana dari wilayah Nunukan saja. Sebagai lapas rujukan di Kalimantan Utara, para terpidana dari Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung yang sudah mendapatkan putusan hukum tetap (inkracht) juga dikirim ke Nunukan untuk menjalani masa hukuman mereka.
Kondisi ini menciptakan tantangan keamanan yang sangat berisiko. Saat ini, total petugas di Lapas Nunukan hanya berjumlah 78 orang, mencakup pejabat struktural hingga staf administrasi. Untuk pengamanan langsung, setiap regu hanya diperkuat oleh enam orang petugas yang harus mengawasi ribuan warga binaan secara bergantian siang dan malam.
Sebagai langkah antisipasi minimnya personel, pihak Lapas telah memasang puluhan unit CCTV di berbagai titik strategis untuk memantau aktivitas di dalam blok. Namun, teknologi ini dianggap hanya sebagai alat bantu tambahan.
"CCTV sangat membantu, namun tetap tidak bisa menggantikan kehadiran fisik petugas di lapangan. Kami harus bekerja ekstra keras dengan kekuatan yang terbatas. Semua pergerakan warga binaan harus tetap terpantau dan terlapor secara ketat demi menjaga kondusivitas," tutupnya.(*)
Editor : Indra Zakaria