TANJUNG SELOR – Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Utara (Kaltara) merilis data terbaru mengenai profil kemiskinan di wilayah provinsi ke-34 tersebut. Pada periode September 2025, angka kemiskinan di Kaltara tercatat mengalami penurunan tipis secara absolut jika dibandingkan dengan data Maret 2025. Penurunan tersebut hanya sebesar 0,02 ribu jiwa atau sekitar 0,07 persen, dari sebelumnya 42,57 ribu jiwa menjadi 42,45 ribu jiwa.
Kepala BPS Kaltara, Mustaqim, mengungkapkan adanya pergeseran pola kemiskinan yang kontras antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Di saat jumlah penduduk miskin di pedesaan mengalami penurunan yang cukup signifikan, wilayah perkotaan justru mencatatkan kenaikan. Jumlah penduduk miskin di kota bertambah sebanyak 4,16 ribu jiwa, sementara di desa justru berkurang 4,29 ribu jiwa.
Mustaqim menjelaskan bahwa fluktuasi angka kemiskinan sangat dipengaruhi oleh Garis Kemiskinan (GK), yakni ambang batas pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar. Selama periode Maret hingga September 2025, GK Kaltara mengalami kenaikan sebesar 5,50 persen, dari Rp 884.970 menjadi Rp 933.675 per kapita per bulan.
Data ini sekaligus menunjukkan bahwa biaya hidup di perkotaan jauh lebih tinggi dibandingkan pedesaan. Garis Kemiskinan di wilayah perkotaan menyentuh angka Rp 963.971, sedangkan di daerah pedesaan berada di angka Rp 868.014. Perbedaan ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari di area urban memerlukan biaya yang lebih mahal.
Beras tetap menjadi komoditas makanan penyumbang terbesar terhadap Garis Kemiskinan di seluruh wilayah Kaltara, dengan kontribusi mencapai 24,26 persen di kota dan 29,70 persen di desa. Selain beras, beberapa komoditas makanan lain yang memiliki pengaruh besar adalah rokok kretek atau filter, telur ayam ras, serta daging ayam ras.
Sementara itu, untuk kelompok non-makanan, biaya perumahan dan listrik menjadi beban pengeluaran paling dominan bagi penduduk perkotaan. Di pedesaan, polanya sedikit berbeda di mana bensin dan perlengkapan mandi masuk dalam daftar penyumbang terbesar pengeluaran non-makanan bersama dengan biaya perumahan dan pendidikan.
Pihak BPS menekankan bahwa persoalan kemiskinan di Kaltara tidak hanya sebatas jumlah dan persentase penduduk di bawah garis batas, melainkan juga menyangkut dimensi kedalaman dan keparahan kemiskinan yang perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan intervensi ekonomi. (*)
Editor : Indra Zakaria