TARAKAN – Gelombang mudik di jalur laut Kalimantan Utara (Kaltara) mulai memasuki fase puncaknya. Aktivitas di Pelabuhan Speedboat Tengkayu I SDF Tarakan terpantau padat merayap pada H-3 menjelang Idulfitri 1447 Hijriah, baik untuk arus keberangkatan maupun kedatangan penumpang yang menghubungkan berbagai kabupaten di wilayah perbatasan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, Idham Chalid, mengungkapkan bahwa tahun ini terjadi peningkatan volume penumpang yang sangat signifikan dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.
Lonjakan penumpang di pelabuhan yang menjadi urat nadi transportasi Kaltara ini diperkirakan mencapai 60 persen. Hal ini dipicu oleh mulai masuknya masa libur perkantoran dan sekolah di seluruh wilayah provinsi termuda di Indonesia ini.
“Sudah terjadi lonjakan penumpang yang signifikan karena sebagian kantor sudah libur. Pelabuhan Tengkayu I SDF menjadi titik krusial karena menghubungkan empat kabupaten di Kaltara," ujar Idham Chalid pada Selasa (17/3).
Menyikapi lonjakan tersebut, Dishub Kaltara tidak bekerja sendiri. Posko layanan terpadu telah dibentuk dengan melibatkan Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD), Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP), hingga jajaran Polda Kalimantan Utara. Fokus utama dari sinergi ini adalah memastikan kelayakan operasional armada speedboat.
“Keselamatan dan keamanan pelayaran menjadi prioritas utama. Peningkatan jumlah penumpang wajib diimbangi dengan pengawasan ketat terhadap kelaikan armada,” tegas Idham.
Berdasarkan analisis data di lapangan, pihak otoritas memprediksi bahwa Rabu, 18 Maret 2026, akan menjadi puncak tertinggi arus keberangkatan (mudik) di Pelabuhan SDF Tarakan. Sementara itu, arus balik masyarakat diperkirakan akan mencapai puncaknya pada 29 Maret 2026 mendatang. Kabar baik bagi para pemudik, pemerintah menjamin tidak ada kenaikan harga tiket speedboat selama periode Lebaran tahun ini. Tarif angkutan laut tetap mengacu pada keputusan gubernur yang telah ditetapkan sesuai trayek masing-masing.
"Pemerintah memastikan tarif tetap stabil. Penetapan harga sudah diatur melalui keputusan gubernur, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir adanya kenaikan harga yang tidak wajar," pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria