Disabilitas Mental Bisa Nyoblos, Bawaslu Kalsel Ingatkan Pendamping Tak Mengarahkan

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 28 Desember 2023 | 12:46 WIB
Photo
Photo

 Pada Pemilu 2019 lalu, pemilih disabilitas mental (orang dengan gangguan kejiwaan) harus mengantongi surat keterangan dokter saat ingin menggunakan hak pilih. Berbeda di Pemilu 2024, tak ada lagi syarat tersebut.

Komisioner KPU Kalsel, Fahmi Failasopa mengatakan ini adalah hal baru dalam Pemilu 2024. Pemilih disabilitas mental boleh menggunakan hak suara mereka. “Tak ada lagi kategorisasi kondisi pemilih ODGJ. Termasuk harus ada surat keterangan dokter,” terang Fahmi, Rabu (27/12).

Dari data daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024 di Kalsel, ada sebanyak 5.406 warga disabilitas mental yang bakal nyoblos 14 Februari mendatang. Lalu bagaimana mereka nanti menggunakan hak suaranya. Termasuk masuk ke bilik dan nyoblos surat suara? Fahmi menerangkan para disabilitas mental akan dibantu dalam menggunakan hak suaranya.

“Bagi pemilih yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping hanya membantu pemilih menuju bilik suara. Pencoblosan surat suara tetap dilakukan oleh pemilih sendiri,” paparnya.

Sedangkan bagi pemilih yang tak dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos surat suara sesuai kehendak pemilih. “Pendamping bisa dari perawat atau dokter. Bisa pula anggota keluarga dari pemilih,” terangnya. Fahmi menambahkan, untuk pemilih yang dalam gangguan jiwa ini harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pengampuannya. Misal pihak rumah sakit maupun panti sosial. “Mereka bukan yang tidak terdata atau berkeliaran di jalan-jalan. Mereka ada di rumah, dan secara medis berdasarkan keterangan dokter bisa menentukan pilihan,” bandingnya.

Bawaslu Kalsel meminta KPU untuk memastikan pendamping para kawan-kawan disabilitas ini saat mendampingi. “Jangan sampai pendamping ini juga mengarahkan dan berpihak ke peserta pemilu,” tegas Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, kemarin.

Aries juga menekankan pendamping juga tak boleh membocorkan apa yang dipilih oleh kawan-kawan disabilitas. “Ini melanggar asas kerahasiaan. Ada pidana pemilu jika membocorkan,” tekannya. (*)

Editor : izak-Indra Zakaria