Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina angkat bicara terkait temuan bukti setoran pajak reklame yang diduga palsu. Ia sudah mengetahuinya, namun belum melihat secara detail seperti apa temuannya. "Dipalsukannya seperti apa, belum tahu," ucapnya, Kamis (4/1) siang.
"Apakah misalnya dia bayar sekian tapi di dalam tanda terima ditulis berapa, atau belum bayar tapi justru ada tanda terima. Itu yang saya belum tahu," tambahnya. Ditanya tindak lanjutnya, Ibnu menyerahkan sepenuhnya ke Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin.
"Jadi saya persilakan BPKPAD menindaklanjuti," tutupnya. Diwartakan sebelumnya, BPKPAD menemukan bukti setoran pajak reklame yang diduga palsu. Hal itu terungkap ketika dikroscek ke rekening daerah, ternyata setorannya tak kunjung masuk ke kas daerah.
"Dari data ditemukan ada yang tidak sesuai prosedur. Tanda tangan saya dipalsukan. Kop suratnya masih Bakeuda,
padahal sudah berubah menjadi BPKPAD," ujar Kepala BPKPAD Banjarmasin, Edy Wibowo, Rabu (3/1) tadi. Sejauh ini ditemukan dua setoran pajak yang diduga palsu.
"Nilai yang pertama Rp17 juta, satu lagi Rp3 juta. Total Rp20 juta," imbuhnya. Edy menyatakan tidak menutup kemungkinan tahun sebelumnya juga pernah terjadi. Jajaran BPKPAD pun diinstruksikan untuk mengecek lagi bukti-bukti setoran pajak yang lama. Ditanya kenapa hal ini bisa sampai terjadi, Edy menjelaskan BPKPAD hanya menerima setoran. Sementara teknis pemungutan pajak ada di dinas terkait.
Soal nama wajib pajaknya, Edy memilih tidak menyebut nama-nama perusahaan yang diduga memalsukan bukti setoran pajak reklame tersebut. Alasannya masih dalam penelusuran. "Saya lupa nama perusahaannya. Dokumennya ada di kantor," tukasnya.
Langkah selanjutnya, pihaknya akan berkoordinasi dengan pembayar pajak. "Jika tidak mengaku, mau tidak mau dilaporkan ke aparat penegak hukum," tandasnya. (*)