Surat suara Pemilu 2024 yang didistribusikan sebelumnya ke daerah, setelah dicek banyak ditemukan dalam kondisi rusak. Jumlahnya mencapai 77.426 lembar. Jumlah ini berdasarkan permintaan pemenuhan kekurangan surat suara ke penyedia.
Namun, masih ada dua daerah yang belum mengirimkan permintaannya. Kabupaten Tapin dan Tabalong. Ada deadlinenya. Pemenuhan logistik surat suara dibatasi hingga 21 Januari mendatang.
Di atas tanggal itu, permintaan perbaikan tak akan dikirim oleh pihak penyedia. Kecuali diambil dengan modal sendiri. Dari data update berdasarkan pengajuan PPK Provinsi berdasarkan SILOG pada Ahad (14/1) pukul 17.30 Wita, untuk permintaan penggantian surat suara Pilpres paling banyak dari Kabupaten Tanah Bumbu. Jumlahnya sebanyak 7.704 lembar. Berikutnya di Barito Kuala sebanyak 7.447 lembar.
Kerusakan untuk surat suara DPD, paling banyak meminta penggantian dari Kabupaten Kotabaru. Jumlahnya 7.429 lembar. Berikutnya dari Banjarmasin sebanyak 5.792 lembar, dan Tanah Bumbu sebanyak 4.059 lembar. Untuk surat suara DPR RI, Hulu Sungai Utara paling banyak mengusulkan. Jumlahnya mencapai 4.977 lembar.
Berikutnya dari Banjarbaru sebanyak 1.428 lembar, dan Tanah Laut sebanyak 1.102 lembar. Banjarbaru juga paling banyak mengusulkan permintaan untuk penggantian surat suara DPRD Provinsi. Jumlahnya sebanyak 4.960 lembar.
Berikutnya dari Hulu Sungai Selatan sebanyak 2.706 lembar, dan Banjar sebanyak 1.703 lembar. Sedangkan surat suara untuk DPRD kabupaten/kota, Tanah Bumbu terdata paling banyak meminta penggantian. Jumlahnya sebanyak 4.422 lembar. Permintaan banyak juga disampaikan oleh Banjarbaru sebanyak 3.563 lembar. Setelah itu Banjar sebanyak 2.368 lembar.
Ketua KPU Kalsel, Andi Tenri Sompa menyatakan surat suara yang mengalami kerusakan ini masih dilakukan sortir. Setelah itu akan dilakukan penggantian. “Tentu saja akan diganti. Kami masih menunggu hasil sortir dari kabupaten/kota,” katanya, kemarin (15/1).
Sesuai keputusan KPU RU nomor 1395 tahun 2023, surat suara dengan kriteria yang dianggap rusak atau cacat adalah hasil cetak warna surat suara tidak merata, tidak jelas, tidak terbaca, dan terdapat banyak noda.
Selain itu, surat suara kusut/mengerut dan sobek, warna penanda surat suara tidak sesuai dengan jenis pemilu, nama dan logo partai politik tidak lengkap dan/atau tidak jelas, serta logo KPU tidak jelas. Baca Juga: Lagi, KPU HSS Kembali Temukan Ratusan Surat Suara Rusak, Kali Ini Surat Suara Caleg DPRD Kabupaten.
Selain itu, terdapat lubang pada kolom nomor urut atau kolom foto atau kolom nama pasangan calon, sehingga menimbulkan kesan surat suara sudah dicoblos, foto calon dan/atau pasangan calon buram dan/atau berbayang, dan warna lambang partai tidak sesuai dengan keputusan KPU.
Sementara kriteria surat suara yang cacat cetak, namun masih layak dan dapat digunakan sesuai keputusan KPU RU nomor 1395 tahun 2023, yakni terdapat bintik/noda/cipratan tinta di luar area pencoblosan, terdapat bintik/noda/cipratan tinta di dalam area pencoblosan tapi tidak mengenai nama calon, nomor calon, wajah atau leher calon, lambang partai, dan nama partai.
Selain itu, terdapat garis tepi yang terpotong atau hilang sebagian selama foto, nama calon, dan nama partai tetap utuh, dan terdapat perbedaan warna penanda surat suara tetapi masih senada. “Tak semuanya harus diganti. Ada kriterianya,” terang Tenri. Bawaslu Kalsel mengingatkan agar logistik surat suara ini selesai didistribusi sesuai jumlah. Pasalnya, surat suara ini adalah logistik utama.
“Harus diperhatikan. Jangan sampai ada yang kurang,” tekan Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono. *)