Didesak Bayar Utang, Pemko Banjarmasin Janji Lunasi Sebelum APBD-P Diketok

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 20 Januari 2024 | 00:51 WIB
UNJUK RASA: Puluhan pendemo mendatangi Balai Kota, Kamis (18/1). (FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN)
UNJUK RASA: Puluhan pendemo mendatangi Balai Kota, Kamis (18/1). (FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN)

Kantor Wali Kota Banjarmasin di Jalan RE Martadinata, Kamis (18/1) siang, didemo puluhan pengunjuk rasa. Menamakan diri Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), massa mendesak Pemko Banjarmasin segera melunasi utang-utangnya kepada para kontraktor. Utang ratusan miliar rupiah itu muncul dari proyek-proyek tahun anggaran 2023 yang belum terbayarkan sampai awal 2024 ini.

"Ini menjadi perhatian dunia usaha," kata koordinator aksi Husaini. Pendemo ditemui Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Banjarmasin, M Makhmud; Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo; dan Kepala Satpol PP Banjarmasin, Akhmad Muzaiyin. 

Edy menegaskan pemko tidak berdiam diri. Ada dua ikhtiar pemko. Pertama, melobi Kementerian Keuangan untuk mempercepat pencairan Dana Bagi Hasil (DBH). Kedua, me-refocusing APBD. Anggaran yang ada digeser-geser. Yang kurang prioritas ditunda. Dan ini tidak semudah yang dikira. Namun Edy menjamin, utang-utang itu akan dibayarkan tahun ini juga.  "Sebelum APBD Perubahan sudah diselesaikan," janjinya.

Diberitakan sebelumnya, utang pemko kepada para kontraktor itu mencapai Rp300 miliar. Sementara dana bagi hasil yang ditunggu-tunggu pemko mencapai Rp188 miliar. Terpisah, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin, Muhammad Yamin mengaku bisa memahami mengapa Balai Kota sampai didemo.

"Itu hak para kontraktor yang ingin menyampaikan aspirasinya," kata politikus Partai Gerindra ini, Kamis (18/1). Diingatkannya, para kontraktor adalah mitra pemko dalam pembangunan daerah. Para kontraktor itu juga memiliki tanggungan, buruh proyek yang harus digaji. Belum lagi pinjaman modal dari bank yang harus dicicil.

"Wali kota dan wawali harus menyikapi masalah ini dengan serius,” tegasnya. Dari informasi yang diterima dewan, hasil konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), pemko diizinkan me-refocusing APBD 2024.

Namun, prosesnya tidak bisa instan. Maka kontraktor diharapkan bisa bersabar. "Informasi terakhir yang saya dapat, Inspektorat sudah mulai memeriksa APBD 2023," jelasnya. Terakhir, ia meminta pemko bersikap realistis saat menetapkan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).  "Ketika rapat penetapan target, sertakan kajian serapan pajak dan retribusi dari setiap SKPD," sarannya. Yamin berjanji, DPRD akan mengawal proses ini hingga beres. (*)

Editor : izak-Indra Zakaria