Awan Gelap Naungi APBD 2024: Evaluasi atau Mati, Pemko Banjarmasin Harus Mandiri

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Sabtu, 20 Januari 2024 | 00:55 WIB
Photo
Photo

Pemko Banjarmasin menghadapi dua persoalan sekaligus, objek PAD yang dihapuskan dan dana transfer pusat yang dikurangi. Inikah saatnya untuk berhemat?

       ****

BANJARMASIN - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah sudah diberlakukan. Dampaknya mulai terasa. Misalnya, Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Banjarmasin yang kehilangan satu-satunya ceruk Pendapatan Asli Daerah (PAD) miliknya. Sebab pemungutan retribusi base transceiver station atau menara BTS telah diambil alih pusat. 

Dari 272 BTS yang dimiliki 8 perusahaan di Banjarmasin, diperkirakan potensi pemasukan yang hilang sebesar Rp416 juta per tahun. Beralih ke dinas lain, Dinas Perhubungan (Dishub) Banjarmasin tidak lagi berwenang menarik retribusi dari uji kir. Untuk diketahui, biaya uji kir berkisar dari Rp70 ribu untuk angkutan kecil seperti pikap sampai Rp150 ribu untuk angkutan berat seperti truk tronton. Sekarang biaya itu telah dihapuskan alias digratiskan.

Dalam sehari, rata-rata Dishub sanggup menguji 50 angkutan. Jika dikalikan 312 hari kerja, setidaknya Dishub sanggup menguji 15.600 unit angkutan dalam setahun. Hitungan kasar Radar Banjarmasin, ada Rp1,092 miliar pemasukan yang hilang. Pembaca, retribusi BTS dan uji kir cuma contoh kecil.

Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Banjarmasin, Edy Wibowo membenarkan ada sejumlah objek retribusi yang dihapuskan atau diambil pusat. Ini membuat potensi PAD Banjarmasin berkurang. "Tentu harus ada evaluasi. Menggali potensi lain untuk dijadikan PAD. Kalau tidak, kita yang mati," ujarnya kepada Radar Banjarmasin, Kamis (18/1).

Mengacu Perda Nomor 14 tahun 2023 tentang APBD 2024, pendapatan daerah diketok sebesar Rp2,542 triliun. Dengan target PAD sebesar Rp830 miliar. Terdiri atas pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta sumber PAD lainnya yang dianggap sah. UU 1/2022 itu juga berdampak ke BPKPAD sendiri. Sebab pajak parkir yang dipatok 30 persen turun hingga menjadi 10 persen.

"Kami kehilangan sekitar Rp1 sampai Rp2 miliar. Dari semula PAD yang didapat per tahun sekitar Rp9 miliar," sebutnya. Cara mengakalinya, wajib pajak parkir yang diperbanyak. "Misalnya pajak parkir di perhotelan. Itu sebenarnya bisa ditarik," tukasnya. 

Pemko juga tidak boleh lagi menarik pajak dari rumah sakit (RS) berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik pemprov. Walaupun lokasinya berada di kota ini.

Persoalan lain, Edy melihat banyak sekali aturan yang dibuat pusat dan mudah berubah-ubah. Lantas, bagaimana mencapai target PAD sebesar Rp830 miliar itu? "Di APBD Perubahan nanti mesti ada penyesuaian (penurunan target). Termasuk dari sisi belanja. Kalau tidak, apa yang terjadi di tahun 2023 kemarin bisa terulang," jawabnya.

Edy juga menuntut SKPD untuk lebih gencar menggali potensi PAD-nya. "Saya lihat rekan-rekan SKPD masih adem ayem. Kami yang justru berpikir keras," keluhnya. "Peluang PAD itu banyak sekali. Saya sudah sering mengingatkan, kalau tidak bergerak dari sekarang, kita akan tertinggal jauh dari kota lain," tegasnya.

Dana Transfer Pusat Berkurang

PAD yang hilang adalah satu persoalan. Persoalan lain, Pemko Banjarmasin menghadapi dana transfer pusat yang dikurangi. Sebagai gambaran, tahun 2023 kemarin Banjarmasin mendapat alokasi Rp1,4 triliun. Tahun 2024 ini turun menjadi Rp1,3 triliun.

Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Banjarmasin, Tri Ananto Putro menjelaskan, penurunan itu akibat penyerapan anggaran yang kurang maksimal. "Misalnya penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 2023 yang hanya terealisasi 88,49 persen dari pagu Rp22,4 miliar," ungkapnya kepada Radar Banjarmasin, Rabu (17/1). Jadi penurunan dana transfer pusat itu semacam "hukuman" kepada daerah.

Tri merincikan, Dana Bagi Hasil (DBH) turun dari Rp452 miliar menjadi Rp326 Miliar. Lalu DAK Fisik turun dari Rp22,4 miliar menjadi Rp20,1 miliar.

"DAK Fisik itu proyek daerah yang dibiayai pusat, namun diusulkan oleh pemda. Tapi ternyata realisasinya pada 2023 kemarin rendah. Padahal mereka sendiri yang merencanakan dan mengajukannya," jelasnya.

Namun, keadaannya tidak seburuk yang dikira. Sebab ada juga yang justru mengalami kenaikan.
Misalnya Dana Alokasi Umum (DAU). Tahun ini Banjarmasin menerima Rp818 miliar, naik dari sebelumnya Rp722 miliar. Sementara DAK Nonfisik, naik dari Rp204,6 miliar menjadi Rp219 miliar.

Tri juga memberikan secercah harapan. Nanti, bisa saja ada kenaikan transfer di pertengahan jalan. "Ada insentif fiskal jika kinerja pemda pada bidang tertentu dinilai bagus. Misalnya sukses menangani stunting," jelasnya. Sebagai gambaran, 2023 kemarin pemko menerima insentif fiskal sebesar Rp34,4 Miliar. "Adapun tahun ini masih belum terlihat," tutupnya. 

Pemko Harus Mandiri

PENGURANGAN alokasi dana transfer pusat tidak hanya dipicu kinerja pemda yang kurang oke. Doktor Ilmu Ekonomi di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Muzdalifah mengatakan, masalah ini bisa ditarik jauh ke belakang. Tepatnya sejak penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2007.

PP itu tentang tata cara pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah. Hingga muncul banyak usulan daerah otonomi baru. Ketua Lembaga Kajian Ekonomi dan Pembangunan Daerah (LKEPD) Fakultas Ekonomi dan Bisnis ULM periode 2020-2024 itu menyebutkan, saat ini ada sekitar 300 usulan daerah otonomi baru.

"Semakin banyak usulan yang disetujui, semakin banyak pula anggaran pusat yang harus dibagi-bagi," katanya kepada Radar Banjarmasin, Kamis (18/1). "Semakin banyak daerah yang harus ditransfer. Sementara dana yang dibagikan jumlahnya terbatas. Maka besaran dana transferlah yang akan dikurangi," tambahnya.

Analoginya, ukuran kuenya masih sama. Tapi mulut yang harus disuapi semakin banyak. Muzdalifah pun menuntut pemda untuk bersiap. Caranya, giat menggali potensi PAD baru agar tetap bisa membiayai pembangunan daerah. "Kembali pada semangat otonomi daerah, maka seharusnya kemandirian daerah sudah semakin kuat. Otonomi daerah telah berjalan selama dua dekade lebih," tekannya.

Dalam kasus Banjarmasin, dia menyarankan tiga hal. Pertama, intensifikasi dan ekstensifikasi pajak. "Intensifikasi adalah penagihan pajak terutang, update data wajib pajak, dan efisiensi pemungutan," jelasnya. "Sedangkan ekstensifikasi adalah perluasan objek kena pajak, objek pajak baru, dan potensi yang selama ini belum tergarap," terangnya.

Kedua, ciptakan iklim investasi untuk menarik investor dari luar. Ini penting untuk menggerakkan perekonomian daerah. Dan ketiga, belanja berkualitas. Artinya, hemat dan berbelanja sesuai skala prioritas. "Perhatikan urgensi suatu belanja," tutup Ketua Prodi Ekonomi Pembangunan FEB ULM itu. (*)

Editor : izak-Indra Zakaria