Sasirangan Kalsel Diusulkan Dapat Sertifikasi Hak Indikasi Geografis, Ini Keuntungan yang Akan Diterima..
Sutrisno • Dipublikasikan Sabtu, 16 Maret 2024 | 09:15 WIB
SASIRANGAN: Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor beserta istri Hj. Raudatul Jannah ikut meramaikan pagelaran dan peragaan Istana Berbatik di Istana Kepresidenan Jakarta, Minggu (1/10). (Foto: Adpim Kalsel)
Tidak lama lagi sasirangan khas Kalimantan Selatan akan mendapatkan sertifikasi hak indikasi geografis. Sertifikat indikasi geografis sasirangan saat ini tengah diproses di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). "Permohonan yang kami ajukan dengan mengatasnamakan masyarakat Sasirangan Kalsel itu sudah diumumkan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham sejak 4 Maret lalu," papar Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor.
"Jadi tinggal menunggu dua bulan sejak diterbitkan, untuk memastikan bahwa tidak ada sanggahan atau komplain dari provinsi lain," imbuhnya.
Sebab, tidak menutup kemungkinan ada komplain dari pihak lain yang keberatan dengan indikasi itu. "Meski begitu, kami optimis Sasirangan hanya milik Kalimantan Selatan, jadi peluangnya sangat besar untuk keberhasilan kita mendapatkan sertifikasi indikasi geografis sasirangan," ujar Plt Kepala Perindustrian Kalsel, Hanifah Dwi Nirwana menambahkan.
Banyak keuntungan yang didapat dengan diterbitkannya sertifikat indikasi itu. Antara lain yakni meningkatkan daya saing produk, dan akan membuat sasirangan semakin dikenal secara luas.
Selain itu, sertifikat tersebut juga membuat Sasirangan tidak bisa diklaim oleh provinsi lain. Jika melanggar, maka akan ada kompensasi yang diterima. Sama seperti cabai hiyung, sejak memiliki sertifikat itu cabai terpedas se-Indonesia itu mendapat banyak permintaan dan bahkan semua produksi sekarang sudah ada yang membeli.
Sertifikat indikasi geografis Sasirangan ini diharapkan bisa menjadi salah satu kado terindah HUT Kalsel tahun ini. Menyusul adanya kain yang menggunakan teknik pembuatan sama seperti sasirangan dari provinsi lain.
"Sasirangan memang sudah ada produk yang menyerupai dari provinsi lain. Tetapi dengan nama lain meskipun teknik pembuatannya sama," katanya. Selain sasirangan, Hanifah juga menginginkan adanya sertifikat indikasi geografis untuk warisan budaya lain seperti Pasar Terapung, Lok Baintan.
"Ini kita juga sedang mendorong Pemkab Banjar. Sayang kalau itu sampai diakui orang lain dengan budaya sungai kita," tandas Hanifah. (*)