Dengan penyambungan siring ini, menurut Ibnu, konsep Water Front City yang telah dimulai para pendahulunya kian mendekati kenyataan."Dari Menara Pandang sampai Nol Kilometer itu panjangnya sekitar 2,5 kilometer. Kalau sampai sini, ada tambahan 1,5 kilometer," jelasnya.
Dengan panjang 4 kilometer, Ibnu membayangkan, siring di tepian Sungai Martapura bisa dipakai untuk event olahraga. "Bisa untuk event lari," tukasnya.
Terpisah, Kepala Dinas PUPR Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah mengaku sudah menerima arahan wali kota. Dia juga sudah melaporkannya ke Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III. "Desainnya sudah ada. Pembenahan siring sepanjang sekitar 60 meter," ungkapnya, Rabu (17/4). Sementara untuk penyambungan siring Kampung Ketupat dengan eks Mitra Plaza, sebenarnya hanya ada jarak 1,5 meter. Tidak jauh.
Pembangunan jembatan penghubung sudah cukup. "Tapi yang desainnya lebih estetis," ujarnya. "Untuk estimasi anggaran, belum kami detailkan. Tapi kalau melihat lebarnya, tidak butuh banyak biaya," jelasnya.
Yang pasti, PUPR akan menurunkan tim penilai teknis bangunan terlebih dahulu. Guna memastikan, apakah konstuksi siring itu masih layak untuk dipertahankan atau tidak.
"Insyaallah semuanya dikerjakan tahun ini," tutupnya.
Mau Protes, Utarakan Sekarang
Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina, juga melontarkan wacana penyambungan siring di depan Swiss Belhotel Banjarmasin, masih di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Ada dua konsep yang diutarakan Ibnu. Membangun underpass (jalan di bawah jembatan) atau jembatan penyeberangan orang (JPO).
Ia yakin, koneksi antara siring eks Mitra Plaza dan siring Muara Kelayan bisa diwujudkan. Namun, Ibnu mengingatkan, jangan ada yang protes ketika proyek sudah dimulai. Sebab anggarannya tidak akan kecil.Contoh untuk underpass, perlu sekitar Rp3 miliar sampai Rp4 miliar.
"Jadi kalau mau protes, sekarang saja. Utarakan apa usulannya," ujarnya. Adapun untuk membangun JPO, bisa dilakukan, tapi harus mendapat izin Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Selatan.
"Dan harus dengan ketinggian tertentu. Agar kontainer dan truk besar lainnya masih bisa melintas di bawah JPO," terangnya."Tentu harus ada kajian lagi. Tapi saat ini tersedia dua opsi," pungkasnya. (*)