Sempat tak ada keputusan, KPU RI akhirnya mengeluarkan kebijakan mengenai pembentukan Badan Ad Hoc Pilkada mendatang. Dalam keputusannya, KPU menetapkan tak memperpanjang Badan Ad Hoc Pemilu Serentak 2024 tadi.
****
BANJARMASIN – KPU RI memutuskan akan merekrut ulang Badan Ad Hoc untuk Pilkada 27 November mendatang. Seleksi perekrutan Badan Ad Hoc Pilkada khusus untuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) akan dibuka mulai Selasa (23/4) mendatang.
Ini mundur dari jadwal sebelumnya, yang seharusnya Rabu (17/4) tadi. “Alhamdulillah sudah ada kepastian. Kami (KPU Kalsel, red) pun akhirnya sudah bisa melakukan persiapan perekrutan,” kata Komisioner KPU Kalsel, Riza Anshari, (18/4).
Pelaksanaan rekrutmen PPK ini akan dibuka hanya sepekan, sampai 29 April. “Saat ini tengah berlangsung rakor perekrutan. Nanti mekanisme tesnya akan diumumkan,” tambahnya. Mekanisme tes dilaksanakan secara Computer Assisted Test (CAT) dan manual. “Ini yang kami tunggu teknisnya,” ungkapnya.
Sementara, perekrutan PPS akan dilaksanakan 2-8 Mei mendatang. Dalam proses rekrutmen PPK dan PPS nantinya akan menggunakan sarana teknologi informasi yakni Aplikasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc (SIAKBA). Aplikasi ini dapat diakses pada link www.siakba.kpu.go.id.
Para calon anggota PPK dan PPS, terangnya, dapat melakukan pendaftaran dan pemberkasan pada aplikasi tersebut. “Para pelamar bisa mengakses langsung di sana,” tukasnya.
Untuk persyaratan, Riza mewanti-wanti pendaftar tidak dan bukan anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun, dan dapat dibuktikan dengan surat pengurus partai politik bersangkutan. Pendaftar juga harus berdomisili dalam wilayah kerjanya. “Contohnya Banjarmasin, maka pelamar harus berdomisili di Banjarmasin sesuai identitas,” paparnya.
Alfian Dwi Wahyudi yang sempat gugur di tes wawancara PPK Pemilu lalu, menjanjikan akan kembali ikut bersaing. Menurutnya, gagal saat tes tahapan terakhir semakin membuatnya penasaran. “Siapa tahu rezeki saya. Saya akan siapkan kembali pengetahuan tentang kepemiluan. Khususnya pilkada,” janjinya.
Seperti diberitakan harian ini sebelumnya, KPU Kalsel sempat menunggu petunjuk teknis pembentukan Badan Ad Hoc Pilkada. Petunjuk teknis ini penting karena para petugas ini harus diberi pelatihan.
Seperti diketahui, honor Badan Ad Hoc bervariasi. Contohnya petugas KPPS. Di Pemilu 2024 lalu, untuk anggota honornya sebesar Rp1,1 juta. Honor Ketua KPPS sebesar Rp1,2 juta.
Untuk menjadi petugas KPPS pada Pemilu lalu, KPU menetapkan syarat. Usia maksimal petugas KPPS adalah 50 tahun, dan minimal 17 tahun. Petugas KPPS juga harus memiliki surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah. Khususnya bagi mereka yang memiliki penyakit bawaan komorbid. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Banjarmasin