Dijelaskannya, LHKPN itu sesuai PKPU Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.
Dalam aturan itu disebutkan calon terpilih wajib melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).“Sudah disampaikan kepada masing-masing partai politik (parpol) saat rapat pleno penetapan caleg terpilih, belum lama tadi, selanjutnya parpol menyampaikan ke caleg masing-masing,” ujarnya.
"Kami yakin mereka mematuhi ketentuan pelaporan LHKPN ini," sambung dia. Salah seorang caleg terpilih dari Partai Gerindra, Husaini mengungkapkan baru beberapa hari lalu mengirimkan email permohonan pembuatan akun LHKPN ke KPK menggunakan aplikasi.
“Permohonan pembuatan akun sudah saya kirim ke KPK dan tembusan ke Sekretariat KPU, saat ini masih menunggu jawaban dari KPK, mudahan pekan ini sudah keluar,” katanya. Jika sudah mendapat akun, Husaini segera melaporkan semua harta kekayaan yang dimiliki, harta bergerak, tidak bergerak termasuk utang.
“Kebetulan, saya tidak punya banyak harta, semoga bisa cepat bisa menyerahkan tanda terima LHKPN ke KPU,” katanya. Berbeda dengan caleg terpilih Gerindra lainnya, Hadi Supriyanto yang sudah pernah membuat LHKPN ketika masih berdinas di Kepolisian.
“Tinggal mengulangi saja, merevisi dan menambah yang sudah pernah dilaporkan, karena email dan akunnya sudah terdaftar,” cetus mantan Kapolsek Banjarmasin Selatan ini. (*)