Bawaslu Kalsel Mendeteksi ASN Tak Netral

M Oscar Fraby • Dipublikasikan Sabtu, 11 Mei 2024 | 17:15 WIB
ARIES MARDIONO, Ketua Bawaslu Kalsel. | Foto: Syarafuddin/Radar Banjarmasin
ARIES MARDIONO, Ketua Bawaslu Kalsel. | Foto: Syarafuddin/Radar Banjarmasin

Penjaringan bakal calon kepala daerah di Pilkada Kalsel tak hanya diramaikan tokoh dan politisi. Namun, pendaftaran yang dibuka partai politik juga diikuti Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahkan para ASN yang berniat maju di Pilkada, blak-blakan menampakkan diri ke publik. Mereka tak khawatir adanya aturan yang melarang ASN agar tetap netral.

Pemerintah sudah menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri. Mulai dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

Bawaslu Kalsel sudah mendeteksi ada beberapa ASN yang diduga tak profesional sebagai abdi negara. “Ada beberapa dilakukan penelusuran ASN yang diduga tak netral oleh Bawaslu kabupaten/kota,” beber Ketua Bawaslu Kalsel, Aries Mardiono, kemarin (10/5).

Meski demikian, ia menyampaikan belum ke tahap proses pelanggaran. “Mekanismenya penelusuran. Setelah itu, hasilnya dilakukan ke tahap proses penanganan pelanggaran,” paparnya.

Aries menegaskan Bawaslu akan melakukan upaya penanganan jika terbukti ada ASN yang tak profesional, bahkan tak netral.

“Dari informasi yang kami dapat dari Bawaslu kabupaten/kota, ada ASN melakukan pendaftaran ke partai politik,” sebut Aries.

Jika mengacu SKB tiga menteri, ASN sebut Aries, tak boleh melakukan pendekatan ke parpol. Apalagi sampai mendaftar. “Hidup itu pilihan.

Jika kita memaknai keputusan bersama tiga menteri dan Undang-Undang ASN, mestinya harus mundur. Itu konsekuensinya,” cetusnya.

Batasan kepada ASN dalam Pilkada maupun Pemilu ini, sebutnya, sudah sangat tepat. “ASN kan dituntut profesional dan netral yang tidak berafiliasi kepada parpol, calon, maupun dirinya sendiri,” paparnya.

Walaupun ASN memiliki hak untuk dipilih, ketika ingin menggunakan hak tersebut, maka konsekuensinya harus mundur. “Sebelum ditetapkan, harusnya mundur,” ingatnya. 

Tidak hanya berlaku pada ASN yang melakukan pendekatan dengan parpol, juga ketika menyiapkan dukungan untuk calon perseorangan. “Ini tegas diatur dalam Undang-Undang ASN kesepakatan bersama tiga menteri,” tekannya.

Lalu bagaimana jika ada yang terbukti? Aries memastikan ketika ditemukan alat bukti yang cukup, tentu saja ada sanksi bagi ASN. “Bawaslu yang akan melakukan kajian. Namun, sanksinya akan diputuskan KASN, dari ringan sampai berat,” sebutnya.

KPU Kalsel menegaskan sesuai aturan, ASN yang ikut berlaga di Pilkada ketika sudah ditetapkan sebagai calon, maka yang bersangkutan harus mundur.

“Saat ditetapkan sebagai calon, ASN harus sudah mundur,” ucap Komisioner KPU Kalsel Divisi Teknis dan Penyelenggara, Nida Guslaili.

Acuannya masih pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2017. “Kalaupun ada perubahan, kita tunggu aturan dari KPU RI,” tambahnya.

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Banjarmasin