Meski sudah mendapat kuota Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun ini. Pemprov Kalsel ternyata belum juga mendapat kepastian tanggal pelaksanaannya.
Bagi pelamar, belum ada jadwal ini membuat risau. Bahkan, khawatir tak ada lowongan CPNS kembali seperti tahun lalu. Contohnya, Gina Aprilia berharap CPNS tetap ada. “Waswas juga menunggu, ada atau tidak. Mudah-mudahan tak hanya janji manis pemerintah,” tuturnya.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalsel, Dinansyah menyebut pihaknya masih menunggu jadwal tahapannya. “Sampai ini (kemarin, red) belum ada kami terima jadwalnya,” terang, Jumat (10/5).
Ia memastikan jika jadwal tahap pelaksanaan seleksi CPNS dan PPPK sudah ditetapkan Kementerian PAN-RB, maka saat itu juga akan diumumkan ke publik. “Pasti kami sampaikan. Memang harus diumumkan berikut formasinya,” katanya.
Untuk diketahui, jumlah kuota CPNS Pemprov Kalsel yang sudah ditetapkan dan disetujui pemerintah pusat hanya sebanyak 125 lowongan. Sedangkan lowongan PPPK sebanyak 1.494 formasi.
Meski kuota CPNS tak banyak, Dinan menyebut patut disyukuri. Tahun lalu, pemerintah pusat tak membuka formasi CPNS untuk pemerintah daerah. Hanya ada PPPK. Kuota CPNS juga cuma dibuka khusus untuk kementerian/lembaga pusat. “Usulan persetujuan prinsip secara global oleh Kementerian PAN-RB untuk tahap pertama sudah,” ujarnya.
Saat ini, tambahnya, tinggal tahap persetujuan Kementerian PAN-RB dan BKN RI secara terperinci per jabatan di tiap-tiap SKPD dan UPTD. “Yang sudah diunggah dan dikirim ke aplikasi BKN yakni aplikasi SIASN (Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara) pada 29 April 2024 tadi,” bebernya.
Jika sudah terbit persetujuan rincian formasi, BKD Kalsel akan diberikan akses untuk melakukan pengumuman penerimaan ASN. “Biasanya melalui surat resmi petunjuk pelaksanaan seleksi dari Kementerian PAN-RB dan BKN,” paparnya.
Berbeda dengan lowongan PPPK, Dinan menyebut dari sebanyak 1.494 lowongan, paling banyak formasi tenaga guru. Jumlahnya 1.000 formasi. Sisanya sebanyak 176 untuk Tenaga Kesehatan, dan 318 untuk Tenaga Teknis. “Tinggal menunggu pemerintah pusat dan langsung diumumkan,” janjinya. (*)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Banjarmasin