Purnawirawan TNI itu juga mengatakan bahwa pada tahun 2008 pernah mengikuti rapat dengan pihak Pemerintah Kota Banjarbaru terkait peternakan babi tersebut. "Pada tahun 2008 memang pemerintah tidak mengijinkan, namun juga tidak melarang kami beternak babi," sebutnya.
"Tetapi, pada saat itu kami harus mencari lingkungan yang jauh dari masyarakat dan ijin dari RT setempat," jelasnya. Toni berharap Pemerintah memberikan waktu yang cukup untuk melakukan pemindahan kandang yang saat ini masih aktif.
"Seandainya kami dipindahkan, atau dieksekusi dalam waktu singkat, tentu kami tidak sanggup. Kami juga mempunyai tanggungan," jelasnya.
"Mencari lahan baru, membangun kandang dan memindahkan babi memerlukan waktu yang lama," urainya. "Yang kami urus ini adalah makhluk hidup dan rawan stres, jadi tidak bisa serta merta dipindah begitu saja," protes nya lagi.
Dengan begitu, Toni meminta waktu 1,5 tahun untuk proses pemindahan kandang babi. Peternak lain, Ignatius Pujianto menegaskan pihaknya sangat pro aktif dengan program Pemerintah.
"Kami tidak pernah tidak mendukung program Pemerintah, bahkan kami sangat pro aktif, tetapi bagaimana dengan persoalan tanggungan di Bank. Itu alasan para peternak meminta tenggang waktu agar tidak segera dilakukan penertiban," ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa para peternak siap pindah kalau memang dianggap mengganggu lingkungan masyarakat. "Siap saja kami dipindah, namun tidak bisa secepatnya, kami perlu waktu," katanya."Kami harap punya solusi yang baik agar antara kami dan peternak tidak keberatan dengan tanggungan serta pemerintah bisa melaksanakan programnya juga," imbuhnya.
Disamping itu, Ketua Komisi 3 DPRD Banjarbaru, Emi Lasari menyampaikan para peternak babi harus mengurus perizinan berusaha yang disesuaikan dengan RTRW Banjarbaru.
"Karena memang sekarang Banjarbaru menjadi kota, lahan yang tidak dekat dengan permukiman itu sudah tidak banyak," paparnya. "Dan selama mereka bisa mencari lahan itu tidak masalah, diurus saja perizinannya," sebut politisi PAN Banjarbaru.
Karena menurut Emi, melarang suatu pekerjaan seseorang mencari rezeki itu tidak diperkenankan. "Orang punya hak, jadi terkait izin berusaha ada yang mengatur, dan itu harus disesuaikan," imbuhnya. (*)