"Untuk di Martapura sendiri ada 26 desa, semuanya sama sekali belum dibayar sampai dua bulan ini," keluhnya.
"Mereka (KPU Kabupaten Banjar) bilang uang yang kurang, kekurangan uangnya juga tidak ada, suratnya hanya disampaikan melalui pesan WhatsApp," keluhnya.
Tidak hanya itu, Yusri juga menyebut pembayaran honor PPS juga sempat menunggak sampai dua bulan, walau sebelumnya honor tersebut diterima penuh tanpa potongan. “Untuk di awal, memang lancar saja honornya, tapi kemudian memang sempat ada beberapa kali tertunggak hingga dua bulan,” ungkapnya.
Ia berharap PPS sebagai petugas yang terjun langsung dalam kelancaran Pemilu harusnya segera dipenuhi haknya. Dikonfirmasi, Sekretaris KPU Kabupaten Banjar, Mashuriansyah mengakui honor PPS mengalami tunggakan pada bulan Desember, hal tersebut dikarenakan anggaran yang tidak mencukupi.
“Anggaran sempat masuk ke KPU Kabupaten Banjar, tapi selang beberapa jam ditarik lagi karena Permenkeu nomor 62, karena tunggakan lebih Rp 2 miliar dan harus di review oleh BPKP,” ujarnya saat ditemui di ruang kerjanya.
Mashuri menyebut, KPU se-Kalsel memiliki permasalahan yang sama dengan Kabupaten Banjar, namun pada 12 kabupaten/kota lain tidak mencapai Rp 2 miliar, sehingga dilakukan review oleh Inspektorat Jendral KPU.
Ditanya kapan selesai melakukan review? Mashuriansyah masih belum bisa memastikan. Mashuri menyampaikan, jika KPU RI telah mengirimkan surat ke BPKP pada 24 April 2024 lalu, sehingga pihaknya masih menunggu.
“Jadi kita sifatnya masih menunggu karena kendala kita di atas Rp2 miliar, mudah-mudahan secepatnya bisa dituntaskan," imbuhnya. (*)