Krisis Gas Elpiji di Banjarmasin, Sanksi PHU Menanti Pangkalan-Agen Nakal

Wahyu Ramadhan • Dipublikasikan Senin, 20 Mei 2024 | 17:10 WIB
OPERASI PASAR: Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengawasi operasi pasar gas elpiji 3 kg di kantor Kelurahan Pekapuran Raya, Sabtu (18/5). | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN
OPERASI PASAR: Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina mengawasi operasi pasar gas elpiji 3 kg di kantor Kelurahan Pekapuran Raya, Sabtu (18/5). | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN

 

 Pemko Banjarmasin mewanti-wanti pangkalan atau agen gas elpiji yang nakal. Misalnya, dengan menjual tabung gas elpiji 3 kilogram di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp18.500 per tabung. Bagi yang kedapatan, sanksinya bisa sampai pada pemutusan hubungan usaha (PHU).

“Apabila masyarakat menemukan pangkalan gas yang bermasalah, bisa langsung laporkan," kata Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina saat memantau operasi pasar gas elpiji di kantor Kelurahan Pekapuran Raya, Sabtu (18/5). "Paling tidak, sebutkan nama pangkalannya dan kapan kejadiannya. Nama pelapor akan kami samarkan," jaminnya.

Selanjutnya, pemko akan meneruskan laporan itu ke pihak Pertamina. "Laporkan saja. Agar distribusi gas bersubsidi tepat sasaran. Agar tidak terjadi kelangkaan," tekannya.

Ibnu heran, sebab bila dibandingkan dengan jumlah warga miskin, kuota tabung melon itu sangat cukup. Hingga ia menerima banyak keluhan masyarakat. Seperti pangkalan yang menyatakan gas habis, padahal stoknya masih ada. Atau diam-diam mendistribusikan gas pada tengah malam.

Terpisah, Kabag Perekonomian dan SDA Setdako Banjarmasin, Siane Apriliawati mengatakan, pihaknya masih menunggu data pangkalan yang dijatuhi sanksi PHU.

 

"Informasi sementara, ada sejumlah pangkalan maupun agen yang kena PHU," ujarnya. (*)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Banjarmasin