BANJARMASIN – Kemacetan horor akibat antrean bahan bakar minyak (BBM) di kawasan Jalan Gubernur Subarjo kian tak terkendali. Tak hanya mengular hingga memakan badan jalan, kesemrawutan ini diperparah dengan aksi nekat sejumlah pengendara yang melawan arus serta keberadaan oknum preman yang membuat petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Banjarmasin angkat tangan.
Kondisi ini menjadi sorotan tajam setelah deretan video yang memperlihatkan truk-truk besar menutup akses jalan viral di media sosial. Para pengguna jalan mengeluhkan keselamatan mereka yang terancam akibat penyempitan jalur dan manuver berbahaya dari para pengantre BBM subsidi.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin, Slamet Begjo, mengakui bahwa situasi di lapangan memang sangat pelik. Titik kemacetan terparah berpusat di dua SPBU, yakni nomor 6 dan 7, yang menjadi akses utama bagi kendaraan di bawah naungan Organisasi Angkutan Darat (Organda) untuk mendapatkan solar subsidi.
"Antrean luar biasa ini dipicu oleh pola distribusi BBM subsidi bagi angkutan umum. Para driver terkonsentrasi di sana, sehingga ekor antrean meluber ke jalan raya," ujar Slamet, Senin (27/4/2026).
Namun, kendala terbesar yang dihadapi Dishub bukan sekadar volume kendaraan, melainkan adanya gesekan dengan kekuatan lokal. Slamet membeberkan bahwa petugas lapangan sering kali kewalahan lantaran harus berhadapan dengan oknum preman yang menguasai kawasan tersebut. Keberadaan oknum-oknum ini membuat upaya penertiban menjadi tidak maksimal dan petugas merasa terintimidasi.
"Petugas kami sudah turun ke lokasi, tapi di lapangan ada kendala nyata, termasuk oknum preman yang sulit dikendalikan. Inilah yang membuat penertiban sering kali menemui jalan buntu," ungkapnya jujur.
Lantaran terbentur keterbatasan kewenangan dalam hal penindakan hukum, Slamet menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendirian. Dishub Banjarmasin kini menaruh harapan besar pada aparat kepolisian untuk turun tangan langsung membersihkan hambatan di lapangan, baik dari sisi pelanggaran lalu lintas maupun gangguan premanisme.
"Kami sangat berharap dukungan dari pihak kepolisian. Untuk penindakan tegas memang bukan kewenangan kami, sehingga perlu langkah bersama agar antrean ini lebih tertib dan tidak lagi membahayakan nyawa pengguna jalan lain," pungkasnya.
Ke depan, koordinasi lintas instansi akan segera diagendakan guna mencari solusi konkret, termasuk kemungkinan pengaturan ulang jadwal distribusi agar tidak terjadi penumpukan kendaraan yang melumpuhkan urat nadi transportasi di Banjarmasin tersebut. (*)
Editor : Indra Zakaria