Malinau Terima Alokasi Belanja Terbanyak dari APBN

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 14 Desember 2023 | 14:44 WIB
Zainal Paliwang
Zainal Paliwang

Kabupaten Malinau tercatat menjadi daerah penerima terbanyak alokasi belanja dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk Kalimantan Utara (Kaltara) tahun 2024. Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang mengatakan, dari total alokasi belanja dari APBN tahun 2024 sebesar RP 12,997 triliun, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau mendapatkan sekitar Rp 2,28 triliun.

“Angka ini lebih besar dibandingkan dibandingkan yang diterima Pemprov (Pemerintah Provinsi) Kaltara. Karena Pemprov Kaltara itu hanya mendapatkan sekitar Rp 2,04 triliun,” ujar Zainal kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (1/12). 

Adapun untuk yang diterima oleh Pemprov Kaltara tersebut, lanjut mantan Wakapolda Kaltara ini, tercatat terjadi peningkatan pada penerimaan dana bagi hasil (DBH). Tentu fokus penggunaan dari anggaran ini, tetap melihat prioritas dan kegiatan wajib.

“Ini kita bagikan awal supaya sejak Januari sudah bisa bergerak dan langsung dapat dirasakan oleh masyarakat,” jelasnya.

Disinggung alokasi untuk penanganan wilayah perbatasan, Zainal menyebutkan bahwa itu tentunya ada. hanya saja, untuk berapa besarannya, itu akan dilihat nanti berapa pembagiannya dengan menyesuaikan pada ketersediaan. “Tapi kita usahakan infrastruktur yang akan lebih kita utamakan,” tegasnya.

Zainal menerangkan bahwa penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) merupakan awal dari rangkaian proses pelaksanaan APBN tahun 2024 yang merupakan komitmen dan langkah nyata pemerintah agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan APBN dapat dimulai lebih awal.

Ada beberapa hal yang menjadi atensi di Kaltara ini, di antaranya perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM), percepatan transformasi ekonomi hijau melalui hilirisasi sumber daya alam (SDA), revitalisasi industri, penguatan ekonomi hijau, serta reformasi struktural. Selain itu, pemberian subsidi dan bantuan sosial yang tepat sasaran dengan peningkatan akurasi data, perbaikan mekanisme penyaluran dan sinergi program, serta penguatan sinergi anggaran pusat dan daerah dengan menyusun kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal berdimensi regional dan sinkronisasi belanja pusat dan daerah juga sangat dibutuhkan.

“Perkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBD dengan kebijakan fiskal APBN agar pembangunan Indonesia dapat bergerak selaras juga tak kalah pentingnya untuk menjadi atensi kita bersama,” pungkasnya. (iwk/har)

 

 
 
Editor : izak-Indra Zakaria