Uang Tunai Rp 189,5 Juta hingga Orang Tanpa Status, Bakal Ada Sanksi Disiplin Pejabat ESDM

SAMARINDA – Tindak lanjut pascapenggeledahan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim pada 16 Maret 2026 lalu memasuki babak baru. Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud, menerbitkan surat instruksi bernomor 700.1.2.1/4308/itprov-III/2026 tertanggal 19 Oktober 2026 kepada Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim selaku Ketua Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
Surat tersebut merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Wilayah (Itwil) Nomor 700.1.2.1/2780/Itprov-III/2026 tertanggal 12 Oktober 2026. Dalam suratnya, Rudy Mas'ud menginstruksikan Tim Baperjakat menjadikan LHP itu sebagai bahan pertimbangan penjatuhan hukuman disiplin terhadap Kepala Bidang Mineral dan Batubara (Minerba) Dinas ESDM Kaltim, AP, serta atasannya, Kepala Dinas ESDM Kaltim, sesuai ketentuan perundang-undangan. Laporan tertulis diminta paling lambat satu bulan setelah surat diterima dengan tembusan ke Inspektorat Kaltim.
Temuan Uang Tunai dan Pegawai Tanpa Status
Hasil pemeriksaan Inspektorat memotret sejumlah celah pengawasan internal di lingkungan Dinas ESDM Kaltim. Saat penggeledahan Kejati pada 16 Maret 2026, ditemukan uang tunai sebesar Rp 189,5 juta di ruang kerja Kabid Minerba terdiri atas Rp 143,3 juta di brankas dan Rp 46 juta di dalam tas. Dana tersebut diakui sebagai pemberian pihak ketiga kepada kabid minerba dan dimanfaatkan untuk operasional bidang.
Selain itu, pemeriksaan menemukan adanya rapat pada hari penggeledahan yang dihadiri seseorang bernama Imelda. Ia disebut bukan pegawai Dinas ESDM Kaltim, namun telah beraktivitas di instansi itu sejak Agustus 2025 tanpa kejelasan status administrasi, baik sebagai pegawai maupun peserta magang. Padahal, sebagai kepala bidang teknis, kabid tidak memiliki kewenangan memasukkan orang bekerja di dinas tersebut.
Inspektorat juga mencatat bahwa brankas tempat penyimpanan uang tunai dan dokumen pribadi kabid merupakan Barang Milik Daerah (BMD). Dalam LHP disebutkan pula bahwa setiap rapat bidang minerba dengan pihak swasta terkait pengurusan perizinan dan persetujuan dokumen diiringi pemberian uang—baik teknis maupun nonteknis—meski pembuktian lanjutan terbatas pada kewenangan Inspektorat. Penggunaan dana pemberian pihak ketiga untuk operasional bidang disebut diketahui oleh kepala dinas.
Kinerja Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, turut disorot terkait fungsi pembinaan dan pengawasan atasan langsung. Penyerahan uang dari pihak perusahaan di kantor dinas disebut tidak terekam secara memadai melalui buku tamu maupun CCTV, sementara penggunaan brankas BMD untuk keperluan pribadi menunjukkan lemahnya pengamanan aset. Kepala dinas disebut sempat memerintahkan sekretaris dan kasubbag umum pada awal 2026 untuk meminta penghentian aktivitas yang bersangkutan, namun kegiatan tersebut tetap berlangsung tanpa pemanggilan atau pemeriksaan tertulis. Menanggapi surat instruksi tersebut, Sekprov Kaltim Sri Wahyuni memberikan keterangan singkat. "Terkait hal ini akan ditindaklanjuti," ujarnya.
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Kaltim, Suparmi, menyampaikan bahwa penetapan sanksi menunggu proses dari Sekprov selaku pihak yang berwenang menyusun rekomendasi kepada gubernur. "Surat itu kan dari Gubernur kepada Sekda untuk menindaklanjuti. Jadi tinggal menunggu proses," kata Suparmi. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan tersebut merupakan hasil kerja tim Inspektorat sebelumnya di bawah pimpinan kepala inspektorat terdahulu, sementara pihaknya kini menunggu rekomendasi akhir untuk ditindaklanjuti.
Kepala Dinas ESDM Kaltim, Bambang Arwanto, menyatakan pihaknya menghormati seluruh tahapan dan prosedur yang berjalan. "Terhadap hal tersebut, tanggapan saya, kita menghargai proses hukum yang berlaku di internal. Kita patuh terhadap konsekuensi yang melekat di dalamnya. Setiap tindakan yang akan diambil harus tetap sesuai dengan prosedur yang berlaku," ucapnya.
Terpisah, Kabid Minerba Dinas ESDM Kaltim, Achmad Prannata, mengaku belum menerima surat instruksi tersebut secara pribadi maupun panggilan resmi dari gubernur atau sekprov. "Terkait surat itu, belum tersampaikan ke saya pribadi. Kemudian isinya juga saya belum bisa menjawab, karena kan belum ada panggilan dari Sekda ataupun Pak Gubernur. Saya juga masih dalam proses menunggu hasilnya," kata Nata saat ditemui Sabtu (22/11/2026) malam.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!



