Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bulungan mengalami kendala dalam pembentukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Saat ini, masih ada kekurangan jumlah KPPS di wilayah Bulungan yang belum terpenuhi.
Ketua KPU Bulungan, Lili Surayani mengatakan bahwa kendala utama adalah masalah surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh pukesmas atau poli kesehatan. Biaya pembuatan surat tersebut bervariasi dan memberatkan masyarakat.
“Kami sudah menyurati dinas terkait dan bupati untuk diberikan kebijakan khusus bagi calon KPPS agar diberikan keringanan dalam pembuatan surat keterangan sehat,” kata Lili kepada Radar Kaltara, Senin (18/12).
Namun, hingga saat ini masih menunggu jawaban dari Pemda Bulungam terkait hal ini. Selain itu, masalah terkait pendidikan juga menjadi perhatian KPU Bulungan, karena standar minimal pendidikan yang ditentukan adalah minimal lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat. Namun, di Desa Benau, banyak masyarakat yang tidak memiliki ijazah pendidikan.
Meskipun rekrutmen KPPS masih berjalan hingga batas waktu penutupan penerimaan pada tanggal 20 Desember mendatang. KPU Bulungan tidak menunda-nunda dalam melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) serta melakukan koordinasi bersama dinas terkait untuk memastikan jumlah KPPS di Bulungan dapat terpenuhi.
“Untuk pengumuman perekrutan KPPS, KPU Bulungan juga berpesan agar pengumuman ini dibuka melalui Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) secara resmi dan seluas-luasnya. Sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan dapat mendaftar secara langsung,” bebernya.
“Pembentukan KPPS merupakan bagian penting dalam proses pemilihan umum,” jelasnya. Sebab, KPPS berperan sebagai pengawas dan penyelenggara pemilihan umum, sehingga harus dipilih dengan selektif dan memenuhi standar yang telah ditetapkan.
Dalam menghadapi kendala dalam rekrutmen KPPS, KPU Bulungan harus berkoordinasi dengan dinas terkait dan memastikan bahwa KPPS yang terbentuk adalah orang yang memenuhi persyaratan dan siap melaksanakan tugasnya dengan baik. (jai/har)