TARAKAN - Tahapan pengurusan daftar pemilih tambahan (DPTb) akan berakhir 30 hari sebelum hari pencoblosan atau pasa 15 Januari 2024. Pemungutan suara Pemilu dilaksanakan pada 14 Februari 2024.
Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tarakan Jumaidah mengatakan, saat ini yang mengurus DPTb jumlahnya mencapai ratusan orang. Rerata yang mengurus DPTb, orang dari luar yang bekerja di instansi vertikal. "Mereka itu kebanyak KTP-nya masih luar. Enggak mau pindah ke Tarakan, karena kadang hanya dua tahun pindah lagi tugas ke daerah lain," ujarnya, Selasa (19/12).
Syarat pemilih yang bisa mengurus DPTb, diterangkan Jumaidah salah satunya menjalankan tugas di tempat lain pada saat hari pemungutan suara, menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan dan keluarga yang mendampingi, penyandang disabilitas yang menjalani perawatan di panti sosial atau panti rehabilitasi dan menjalani rehabilitasi narkoba.
Termasuk juga menjalani tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan atau terpidana yang sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan. Begitu juga pindah domisili, tugas belajar atau menempuh pendidikan menengah atau tinggi serta bekerja di luar domisilinya.
Meskipun batas akhir pengurusan DPTb sampai 15 Januari 2024, masih bisa mengurus hingga selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari pemungutan suara yaitu tanggal 7 Februari 2024. Jadi pemilih dapat mengurus pindah pemilih sebagaimana diatur dalam putusan MK Nomor 20/PUU-XVII/2019 dengan keadaan tertentu.
"Misalnya pemilih yang sakit, pemilih yang tertimpa bencana, pemilih yang menjadi tahanan, dan pemilih yang menjalankan tugas saat pemungutan suara. Itu yang boleh mengurus pindah memilih sampai batas waktu H-7 sebelum pemungutan," jelasnya.
Pihaknya menegaskan warga dari luar yang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Tarakan namun tinggal di Kota Tarakan, masih bisa memiliki hak pilih di pemilu 2024. Hanya, untuk bisa menggunakan hak pilih harus memenuhi persyarat sesuai ketentuan berlaku.
"Misalnya ada orang Sulawesi pas hari H ketika pemilihan ingin memilih di Kota Tarakan, boleh tapi harus mengurus DPTb. Kalau pas pencoblosan dia ternyata KTP-nya tetap Sulawesi, maka dia hanya mendapatkan satu surat suara yaitu Pilpres," katanya. Jika tidak mengurus DPTb maka masyarakat tidak akan bisa menggunakan hak suaranya.
"Itu yang menyebabkan orang tidak bisa memilih di Tarakan. Makanya bagi warga dari luar yang baru pindah ke Tarakan, agar segera mengurus DPTb dengan mendatangi PPS atau PPK, bisa juga ke Kantor KPU. Supaya pada saat pemungutan suara tetap memiliki hak pilih," jelasnya.(sas/far)
Editor : izak-Indra Zakaria