Tersangka Korupsi Rumah Kuliner di Tarakan, Diserahkan ke Kejari

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 20 Desember 2023 | 16:47 WIB
KORUPSI RUMAH KULINER: Kasi Tindak Pidana Khusus, Kejari Tarakan, Zulkifli menerima dua tersangka dan barang bukti.
KORUPSI RUMAH KULINER: Kasi Tindak Pidana Khusus, Kejari Tarakan, Zulkifli menerima dua tersangka dan barang bukti.

TARAKAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan melakukan tahap dua atas perkara dugaan tindak pidana korupsi pembangunan rumah kuliner Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) milik Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang terletak di Kelurahan Karang Rejo, Tarakan Barat. 

Tersangka yang didampingi kuasa hukumnya turut membawa barang bukti. Kedua tersangka, Agus Salim dan Juli Rombe secara kooperatif datang ke Kejari Tarakan, setelah mendapatkan surat panggilan tersangka, Senin (18/12).

Kepala Kejari Tarakan Adam Saimima melalui Kasi Intelijen Harismand mengatakan, selain kedua tersangka juga terdapat barang bukti. Diantaranya dokumen-dokumen RAB, LPJ dan nota pembangunan rumah kuliner.

“Juli Rombe ini sebagai fasilitator teknik kelurahan yang mendampingi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), dalam pembangunan proyek itu. Kalau Agus Salim ketua KSMnya,” terangnya, Selasa (19/12).

Kasus korupsi yang menyeret nama keduanya, dikarenakan proyek pembangunan rumah kuliner yang seharusnya menggunakan sistem pengerjaan swakelola malah dipihakketigakan. Terdapat pula kesalahan administrasi dalam pembangunan proyek bangunan tersebut.

“Kami sudah periksa 30 saksi berkenaan dengan kasus ini. Ahli juga ada kami periksa,” tegasnya.

Ahli yang diperiksa pada perkara ini diantaranya ahli teknik dari Universitas Hasanuddin, ahli pidana dari Uni versitas Borneo Tarakan dan ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Kedua tersangka kini telah menjalani masa tahanan di Lapas Kelas IIA Tarakan selama 20 hari, pasca tahap dua dan akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Tipikor Samarinda pada 20 Desember 2023 mendatang.

“Tapi yang pasti, dalam Minggu ini kami limpahkan. Supaya awal tahun 2024 bisa disidangkan. Mereka kooperatif saja. Datang ke sini (Kejari Tarakan) karena ada surat panggilan tersangka. Itu satu kali saja kami kirimkan suratnya,” ungkapnya.

Penyidik Kejari Tarakan juga telah berkoordinasi dengan Tim Inspektorat Keuangan Daerah Kota Tarakan, terkait kerugian negara akibat ulah keduanya mencapai Rp 432.534.876,82 dari total nilai pembangunan Rp 1 miliar.

Untuk diketahui, proyek pembangunan rumah kuliner Kotaku milik KemenPUPR ini dilakukan pada 2020 lalu. Sebelum akhirnya dilirik Kejari Tarakan. Saat inipun, bangunan tersebut terbilang mangkrak tak sesuai dengan fungsi yang seharusnya. Dalam tindak pidana mark up dana pembangunan pusat kuliner Kotaku keduanya disangkakan dakwaan primair Pasal 2 Ayat 1 Jo Pasal 18 subsider Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Tipidkor Nomor 31 tahun 1999. Sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat 1 Kesatu KUHP. (sas/uno)

Editor : izak-Indra Zakaria
korupsi