MK Kabulkan Gugatan Masa Jabatan Wali Kota Tarakan

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Minggu, 24 Desember 2023 | 16:59 WIB
Photo
Photo

 Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan gugatan tujuh kepala daerah terkait masa jabatan. Para kepala daerah itu mengajukan uji materiil terhadap Pasal 201 Ayat (5) Undang-Undang (UU) Pilkada Nomor 10/2016, dalam gugatan 143/PUU-XXI/2023
Satu dari tujuh kepala daerah itu merupakan Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes.

Kepada media, Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M. Kes belum mau menganggapi keputusan MK tersebut. Namun, ia berjanji akan memberi komentar dalam waktu dekat. “Untuk sekarang jangan dulu, nanti cari waktu, sekalian semua media,”ungkapnya. 

Sementara pakar hukum yang juga Guru Besar Ilmu Hukum Tata Negara Universitas Borneo Tarakan (UBT),  Profesor. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H. mengatakan, dengan dikabulkannya gugatan kepala daerah hasil dari  proses uji UU yang ada maka MK mengeluarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang bersifat final dan mengikat (binding).

“Saya kira sudah jelas yah di keputusan MK itu, sifatnya final and binding artinya dia langsung mengikat dan bisa dilaksanakan secara langsung,” kata Dekan Fakultas Hukum UBT, Jumat (22/12). 

Dalam konteks kasus gugatan pasal 201, lanjut Yahya, masa jabatan yang diuji adalah wali kota atau gubernur yang dilantik tahun 2019.

“Putusan MK ini kan bersyarat artinya untuk mereka yang dilantik tahun 2019 maka dia digenapkan 5 tahun. Artinya sebulan sebelum pemilihan,”ujarnya.

Artinya kepala daerah yang dilantik tahun 2019 menghabiskan masa jabatannya selama 5 tahun. Jika dilantik Maret 2019 maka masa jabatannya berakhir Maret di tahun 2024.

“Tentu saja ini hal yang menarik, karena MK menafsirkan bahwa tidak boleh ada orang yang jabatannya dipotong. Karena kalau kita lihat berdasarkan ketentuan UU 201 itu, seluruhnya kan walaupun dia dilantik 2019 tetap berakhir di Desember 2023. Artinya ada jabatan yang dipotong,”jelasnya.

MK sah-sah saja melakukan uji kembali undang-undang, dan hal tersebut dibenarkan secara hukum. Sehingga dengan dikabulkannya gugatan 7 kepala daerah menurut Prof Yahya  merupakan sebuah ketetapan bersifat final.

“Yang memotong siapa, undang-undang. Nah, adanya putusan MK ini dan diterimanya secara bersyarat uji ke MK, artinya MK sudah menafsirkan bahwa UU tanda kutip keliru, dan harus seseorang yang batas jabatannya 5 tahun maka dia harus menghabiskan masa jabatannya 5 tahun,” katanya.

“Keputusan MK ini tidak bisa diganggu gugat lagi,  karena tidak ada lagi upaya hukumnya. Ketika undang-undangnya sudah diuji dan ada tafsir baru dari UU tersebut maka yang berlaku apa yang sudah ditafsirkan oleh MK,”pungkasnya.

Adapun tujuh kepala daerah yang menggugat tersebut adalah Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil E Dardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Didie A Rachim, Wali Kota Gorontalo Marten A Taha, Wali Kota Padang Hendri Septa, dan Wali Kota Tarakan Khairul. (zac/ana)

 

 
 
 
Editor : izak-Indra Zakaria