Ombudsman Kaltara Ngaku Sulit Jangkau Pelosok

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 27 Desember 2023 | 10:56 WIB
Maria Ulfa
Maria Ulfa

Banyaknya persoalan yang berkaitan dengan layanan pemerintahan di Kaltara, membuat Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltara harus bekerja ekstra dalam menanggani persoalan yang ada. Belum lagi ORI Kaltara harus melakukan pencegahan pelanggaran dengan memberi sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.

Kepala ORI Kaltara Maria Ulfa mengungkapkan, ORI memiliki lingkup kerja yang cukup luas lantaran menanggani persoalan yang memiliki hubungan terhadap pemerintah. 

Sehingga kata dia, setiap tahunnya tercatat ratusan kasus menjadi sorotan Ombudsman. Hal itu belum termasuk persoalan layanan tidak terdeteksi masyarakat.

“Kalau melihat lingkup kerja Ombudsman dari domain yang diawasi objek pengawasannya sangat luas. Terkait substansi yang ada di Ombudsman ada kurang lebih 43 substansi. Adapun mekanisme pengawasannya ada yang melalui laporan, ada yang melalui kegiatan-kegiatan pencegahan dan penanganan masalah,” ujarnya, Selasa (26/12).

“Kegiatan kami sama dengan kegiatan organisasi-organisasi pada umumnya. Kegiatan dapat berjalan lancar, pertama jika SDM-nya tersedia dan setiap bidang seharusnya terisi agar dalam pelaksanaannya bisa dilakukan maksimal. Selain SDM, sebenarnya semua bisa kita kawal jika didukung anggaran. Karena dengan kondisi SDM terbatas kemudian pekerjaan yang banyak misalnya bulan ini kita harus menanggani 10 substansi persoalan yang terjadi di suatu daerah di Kaltara,”sambungnya.

Ia membeberkan, tidak semua laporan kasus yang masuk bisa ditanggani secara maksimal oleh ORI. Mengingat terdapat kasus tertentu yang memerlukan biaya terbilang besar dalam menindaklanjutinya. Di sisi lain, ORI Kaltara memiliki keterbatasan dalam menjalankan operasionalnya. Karena itu, kata dia, terdapat persoalan yang tidak dapat dimaksimalkan.

“Tentu kita harus menjangkau lokasi tersebut, kita tidak mungkin hanya menerima laporan di kantor saja, tapi tentu ada tindaklanjut dari laporan itu. Sehingga tindak lanjutnya kita meninjau lokasi. Kalau anggaran operasional kita tidak ada, kita tidak bisa melakukan itu. Jadi itulah kita jarang menanggani persoalan di pelosok Kaltara hanya dominan di wilayah kota,”tukasnya.

“Untungnya saat ini kita berada di era teknologi medsos. Kita bisa mengetahui dan masalah itu bisa diselesaikan setelah viral. Sehingga kita kadang tidak perlu masuk ke sana, masalah itu sudah diselesaikan. Karena kalau ke kami, kami khawatir tidak bisa menjangkau lokasinya untuk melihat langsung karena terbatasnya anggaran,”jelasnya. Apalagi saat ini Ombudsman tidak memiliki Pos Penghubung (sub cabang) di kabupaten.

Sebelumnya,Ombudsman memiliki program partisipasi masyarakat. Hanya saja saat ini, kegiatan tersebut tidak berjalan lantaran terbatasnya anggaran yang dimiliki.

Partisipasi masyarakat berfungsi sebagai penghubung Ombudsman dalam hal sosialisasi dan edukasi serta mengawal persoalan masyarakat.

“Tapi sekarang kami sudah tidak punya lagi karena terbatasnya anggaran,” bebernya. Anggaran yang dimiliki Ombudman hanya Rp 1,1 miliar pertahun, sementara kebutuhan riil Rp 2 miliar lebih.  Anggaran Ombudsman di setiap daerah berbeda-beda tergantung potensi tingkat persoalan yang ditanggani. Sehingga terbatasnya anggaran ini membuat ruang gerak Ombudsman Kaltara juga terbatas.

“Kalau pun kami menanggani persoalan di luar daerah itu pasti tidak maksimal karena kami sulit menjangkau langsung ke lokasi tersebut,” terangnya. Karena itu, ke depannya diharapkan anggaran Ombudsman  bisa disesuaikan sehingga bisa lebih memaksimalkan penangganan terhadap kasus pelayanan di Kaltara. “Meski saat ini kami merasa sudah maksimal dengan kemampuan kami tapi masih banyak persoalan yang belum dapat tanggulanggi secara langsung,” Pungkasnya. (zac/ana)

Editor : izak-Indra Zakaria