Bawaslu Bulungan Terima 230 Laporan Hasil Pengawasan

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Selasa, 2 Januari 2024 | 09:53 WIB
PENGAWASAN PEMILU:  Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menyampaikan beberapa indikasi pelanggaran pemilu.
PENGAWASAN PEMILU: Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa menyampaikan beberapa indikasi pelanggaran pemilu.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  Bulungan telah melakukan pengawasan tahapan kampanye Pemilu 2024 sejak 28 November. Hasilnya ditemukan indikasi dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Bulungan, Sri Wahyuni mengatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 atau tepat satu bulan setelah tahapan kampanye dimulai, pengawasan masih terus dilakukan di 10 kecamatan di Bulungan hingga berakhirnya masa kampanye pada 10 Februari 2024 mendatang.

“Pengawasan terus kita lakukan bersama dengan rekan-rekan Panwascam dan Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD),” kata Sri Wahyuni kepada Radar Kaltara belum lama ini.

Pengawasan yang dilakukan meliputi beberapa metode kampanye sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 15 Tahun 2022 tentang Kampanye Pemilu, sebagaimana diubah dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2023.

“Metode kampanye yang dimaksud meliputi pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye (APK),” ungkapnya.

Selain itu, pengawasan juga dilakukan secara daring di media sosial (medsos) untuk melihat apakah ada peserta pemilu yang memasang iklan kampanye di media massa atau tidak. Ia menegaskan bahwa saat ini belum masuk dalam tahapan kampanye pemasangan iklan di media.

“Untuk pemasangan iklan kampanye baik dalam bentuk cetak maupun daring, elektronik dan rapat umum, peserta pemilu baru bisa melakukannya pada 21 Januari hingga 10 Februari 2024,” jelasnya.

Dalam sebulan pengawasan kampanye di  Bulungan menggunakan metode kampanye tatap muka, pertemuan terbatas, penyebaran bahan kampanye, hingga pemasangan alat peraga kampanye (APK). Bawaslu Bulungan telah menerima 230 laporan hasil pengawasan (LHP). Dalam pengawasan kampanye dengan metode tatap muka, ditemukan indikasi dugaan pelanggaran administrasi pemilu.

“Untuk kasus ini, masih dalam proses penelusuran informasi awal untuk mencari fakta hukum serta mengumpulkan bukti-bukti terkait, sebelum diputuskan apakah Bawaslu Bulungan akan menetapkan dugaan pelanggaran ini sebagai temuan atau tidak,” ujarnya.

Dalam pengawasan kampanye dengan metode pemasangan APK, ditemukan puluhan APK yang terpasang tidak sesuai titik lokasi pemasangan yang ditentukan oleh KPU Bulungan. Selanjutnya, Bawaslu Bulungan memerintahkan pengawas pemilu membuat saran perbaikan.

“Masih dalam pengawasan kampanye dengan metode pemasangan alat peraga kampanye, ditemukan belasan APK yang terpasang di Desa Mara satu Kecamatan Tanjung Palas Barat telah dirusak oleh orang tidak dikenal,” bebernya.

Lebih lanjut, Bawaslu Bulungan memerintahkan Panwascam Tanjung Palas Barat untuk melakukan penelusuran guna mencari pelaku perusakan serta siap siaga di Keseketariatan Panwascam untuk menerima laporan dugaan pelanggaran tersebut.

“Dalam pengawasan menggunakan metode kampanye lainnya, belum ditemukan indikasi dugaan pelanggaran. Kami berharap hingga 10 Februari 2024 mendatang, kampanye Pemilu 2024 di  Bulungan berjalan kondusif dan para peserta pemilu tidak melakukan pelanggaran. Kalau ada yang melakukan pelanggaran, tentu kami akan melakukan penindakan sesuai aturan yang berlaku,” pungkasnya. (jai/har)

Editor : izak-Indra Zakaria