Adanya foto yang beredar di media sosial yang memperlihatkan beberapa oknum aparatur sipil negara (ASN) sedang nongkrong yang diduga berada di salah satu warung di Kota Tarakan. Sontak beredarnya foto tersebut menyedot perhatian besar masyarakat. Sehingga hal tersebut pertanyaan masyarakat terhadap disiplin ASN di Tarakan.
Menyoroti hal tersebut, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Kaltara, Maria Ulfa mengakui jika persoalan seperti ini bukanlah hal baru di Indonesia. Namun demikian, seharusnya banyaknya persoalan serupa yang terjadi di berbagai daerah menjadi pelajaran bagi ASN.
“Menyoal pemberitaan yang viral di medsos hari ini, sebenarnya kasus ini bukan hal baru dan tidak terjadi di daerah kita saja. Tapi di setiap daerah di Indonesia. Meski kejadian ini kerap terjadi, namun hal ini tentu melanggar jika mereka tidak memiliki alasan yang berhubungan dengan pekerjaan berada di luar kantor pada saat jam kerja,” ujarnya, Selasa (2/1).
“Kami juga belum mengetahui secara pasti kronologinya seperti apa. Tapi yang jelas PNS tidak dibenarkan keluyuran pada jam kerja. Kalaupun ada tugas di luar kantor, seharusnya langsung kembali ke kantor setelah selesai,” sambungnya.
Diakui, tidak sedikit ASN yang melanggar kode etik lantaran ketidaktegasan instrumen instansi. Sehingga menurutnya, hal ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi birokrasi dalam mempertegas aturan hal dan tanggung jawab ASN pada jam sibuk.
“Ini juga yang menjadi PR bagi stakeholder untuk pegawai bekerja secara profesional dan memastikan pelayanan tetap berjalan. Ini yang patut ditanyakan soal birokrasinya bagaimana pengawasan pada instansi tersebut.
Apalagi mereka yang bertugas langsung pada pelayanan masyarakat, tentunya ini dapat merugikan masyarakat yang membutuhkan layanan di waktu yang sama,” terangnya.
“Kalau di UU 25 tentang pelayanan publik bahwa terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik,” lanjutnya.
Hal tersebut seharusnya ditindaklanjuti dan pelaku mendapat konsekuensi sanksi yang aktivitasnya. Terlepas dari kronologis dan alasan oknum, jika hal tersebut tidak memiliki hubungan dengan tanggung jawab pekerjaan, maka hal tersebut selayaknya akan melahirkan konsekuensi etik.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, sanksi tertuang di dalam Pasal 3 ayat 11. “Bahwa disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin,” katanya.
“Untuk sanksi disiplin saya belum mengetahui secara pasti, namun sanksi itu setidaknya berupa bentuk teguran karena dia melanggar kode etik. Apalagi kalau SK-nya berkaitan dengan pelayanan publik karena ada unsur kelalaian pelayanan. Itu terlepas ada yang menggantikan atau tidak, yang jelas PNS tidak dibenarkan keluyuran di jam kerja,” terangnya.
Sekretaris Kota (Sekkot) Tarakan, Jamaluddin menerangkan, pihaknya belum dapat memberikan komentar lebih jauh terhadap kasus yang tersebut. Kendati demikian ia akan menegaskan jika Pemerintah Kota (Pemkot) akan menindaklanjuti persoalan tersebut.
Ditegaskan, ada banyak cara agar ASN tidak keluar kantor di kantor misalnya menggunakan kemudahan teknologi yang ada. “Terkait dugaan sejumlah orang berpakaian waskat ASN kami masih telusuri kebenarannya. Yang jelas ASN memiliki jam kerja yang sudah ada dalam aturan. Kalau ada hal di luar ketentuan, berarti kan melanggar,” katanya.
“Kami akan tindaklanjuti persoalan ini. Kalau alasannya lapar, dia bisa sarapan sebelum kerja atau bisa memesan makanan online dari kantor. Kalau Habis dinas luar kantor, seharusnya langsung kembali,” tambahnya. (zac/lim)
Editor : izak-Indra Zakaria