Tahun Lalu, PN Tarakan Vonis Mati Dua Perkara

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 3 Januari 2024 | 11:17 WIB
PROSES HUKUM: Pengadilan Negeri Tarakan menyidangkan 354 perkara pidana sepanjang 2023.
PROSES HUKUM: Pengadilan Negeri Tarakan menyidangkan 354 perkara pidana sepanjang 2023.

TARAKAN - Pengadilan Negeri (PN) Tarakan menyidangkan 354 perkara pidana selama 2023. Mayoritas perkara ialah narkoba dengan persentase 70 persen, disusul perkara pencurian dan kekerasan terhadap anak. "Jadi, perkara ini pidana biasa dan khusus. Kalau kami lihat di sistem paling banyak narkoba. Lalu pencurian dan kekerasan terhadap anak, baik itu asusila dan penganiayaan terhadap anak," jelas Humas PN Tarakan, Imran Marannu Iriansyah, Selasa (2/1).

Perkara dengan barang bukti paling banyak yang telah disidangkan, yaitu 21 kilogram (kg) dengan putusan pidana mati. Namun, terdakwa masih melakukan upaya hukum lanjutan. Untuk putusan pidana mati selama 2023 ada dua perkara. Yakni perkara narkotika 1 terdakwa dan kasus pembunuhan dengan 2 terdakwa.

Pihaknya juga pernah menjatuhkan vonis bebas untuk satu terdakwa dalam perkara narkotika pada 2023. Pihaknya meyakini, terdakwa tak terbukti kuat terlibat dalam penyelundupan barang haram tersebut.

"Rata-rata pelaku penyelundupan narkotika ini berdasarkan fakta persidangan mereka tergiur upah yang dijanjikan. Iming-imingnya beragam, ada yang puluhan juta rupiah, bahkan ratusan juta. bergantung volume barangnya," ungkapnya.

Sementara untuk rata-rata terdakwa pencurian, mengaku di hadapan majelis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Barang bukti yang diambil juga cenderung barang elektronik.

Imran mengungkapkan, berdasarkan rasio penanganan perkara sebesar 85 persen telah dijatuhi putusan pidana. Adapun sisanya, masih berproses lantaran pelimpahan perkaranya baru dilakukan pada November dan Desember 2023. "Tidak mungkin kita putuskan kan. Jadi kami tunda sampai Januari 2024," ungkapnya.

Persidangan tahun ini berjalan secara tatap muka. Tidak seperti tahun sebelumnya yang masih virtual. Terkecuali, jika ada pertimbangan khusus dari majelis atau dirasa perlu dilakukan persidangan secara virtual.

Salah satu faktor keamanan dari terdakwa dan ketertiban persidangan. Pada 2023 juga telah ada Pengadilan Tinggi Kaltara, sehingga untuk mengajukan upaya banding tak mesti ke Pengadilan Tinggi Kaltim lagi.

"Biasanya saksi itu yang kita lakukan via Zoom karena jauh tidak di Tarakan. Kendalanya paling hanya jaringan saja. Kalau upaya banding Pengadilan Tinggi Kaltara itu di Tanjung Selor, sebelumnya kita masuk wilayah Kaltim," jelasnya. (sas/kpg/kri/k16)

Editor : izak-Indra Zakaria