Walau Gugatan Wali Kota Tarakan Diterima MK, Usulan Pj Wali Kota Tarakan Tetap Diproses

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 4 Januari 2024 | 14:40 WIB
Photo
Photo

 Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan beberapa kepala daerah soal masa jabatan yang terpotong jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 menjadi atensi pemerintah.

Salah satunya yang ‘melayangkan’ gugatan ke MK tersebut adalah Wali Kota Tarakan, Khairul. Adapun gugatan yang diajukan itu terkait Pasal 201 ayat (5) Undang-Undang (UU) Pilkada, yang mana para pemohon merasa dirugikan karena masa jabatannya terpotong dengan regulasi itu.

Dikonfirmasi terkait hal itu, Asisten Bidang Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Provinsi (Setprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Datu Iqro Ramadhan saat ini usulan Penjabat (Pj) Wali Kota Tarakan sudah disampaikan.

“Usulan kita (untuk nama Pj Wali Kota Tarakan) yang sudah masuk ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) itu tetap,” ujar Datu Iqro kepada Radar Kaltara saat dikonfirmasi, Rabu (3/1).

Baca Juga :  Jepang Buka Peluang Beasiswa bagi Pelajar Kaltara

Dalam hal ini, lanjut Datu Iqro, Khairul dilantik sebagai Wali Kota Tarakan periode 2019-2024 pada 1 Maret 2019 lalu. Artinya, Pj Wali Kota Kaltara pengganti Khairul nantinya akan dilantik pada 2 Maret 2024 bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Khairul.

“Kan Kemendagri, karena ada putusan MK (menindaklanjuti itu). Kan ada 7 kepala daerah yang menggugat, nah mereka sampai akhir masa jabatannya paling lambat 1 bulan sebelum Pilkada 2024 dilaksanakan,” jelasnya.

Karena itu,  Khairul sebagai Wali Kota Tarakan tetap menjabat sampai 1 Maret 2023. Sementara berdasarkan UU Pilkada ditetapkan hanya hingga Desember 2023. Namun, usulan yang sudah diajukan itu tetap berproses.

“Yang memproses itu Kemendagri. Jadi kita tunggu saja dari Kemendagri, nanti siapa yang ditunjuk. Kan usulan itu 3 nama dari DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kota Tarakan, 3 nama dari Gubernur Kaltara dan 3 nama dari Kemendagri,” bebernya.

Akan tetapi, untuk siapa saja namanya, Datu Iqro menyarankan bisa langsung ke Gubernur. Pada prinsipnya pihaknya di daerah hanya menunggu putusan atau penetapan dari Kemendagri.

“Artinya siapa yang ditunjuk dari 9 orang itu untuk menjadi Pj Wali Kota Tarakan, itulah yang dinilai paling tepat. Pastinya begitu masa jabatan Wali Kota (Khairul) berakhir 1 Maret 2024, itu lanjut 2 Maret harus sudah dilantik Pj Wali Kota,” pungkasnya. (iwk/ana)

 

 
Editor : izak-Indra Zakaria