Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat realisasi pendapatan pajak daerah tahun 2023 melampaui target yang sebelumnya telah ditetapkan Rp 672.259.678.341.
Kepala Bidang (Kabid) Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Bapenda Kaltara, Hadi Hariyanto menyebutkan, laporan realisasi pendapatan pajak daerah per 29 Desember 2023 menunjukkan capaian sebesar Rp 716.792.003.301 atau setara dengan 106,6 persen dari target yang ditetapkan.
“Realisasi ini merupakan akumulasi dari lima jenis pajak yang dilakukan penarikan saat ini, yaitu PKB, BBNKB, PBBKB, PAP dan Pajak Rokok,” ujar Hadi kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor beberapa waktu lalu.
Hadi menyebutkan bahwa sepanjang tahun 2023 ini, ada dua kali relaksasi pembayaran pajak yang menjadi kebijakan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, yakni pada Agustus atau bertepatan dengan hari ulang tahun (HUT) RI. “Kemudian pada Oktober, yaitu dalam rangka peringatan hari jadi Kaltara. Jadi capaian atau realisasi dari pendapatan pajak pada tahun 2023 itu cukup luar biasa, karena melampaui target,” sebutnya.
Dirincikannya, dari lima jenis sumber pajak daerah itu, yang terganjal masih di PAP (Pajak Air Permukaan). Berdasarkan data terakhir yang dihimpun per 29 Desember 2023, realisasi PAP ini masih di bawah 100 persen dari target yang sudah ditetapkan.
“Jadi PAP ini realisasinya masih di angka Rp 3.162.554.867 atau setara dengan 89,86 persen dari target Rp 3.520.000.000. Tapi kalau diakumulasikan dari kelima jenis sumber pajak ini, realisasi kita di atas 100 persen,” tuturnya.
Adapun permasalahan di PAP itu, pemerintah daerah harus lebih aktif lagi untuk mencari perusahaan-perusahaan yang menggunakan air. Karena selama ini perusahaan yang baru masih banyak yang belum terdata untuk penggunaan airnya.
“Dan untuk pelaksanaannya itu sebenarnya harus mendatangkan ahli. Karena dalam hal ini, kan harus ada surat izin penguasaan penggunaan air itu,” jelasnya.
Pastinya berbagai upaya masih terus dilakukan oleh pihaknya untuk bisa meningkatkan capaian realisasi dari pungutan pajak daerah ini, salah satunya dengan mendata sejumlah perusahaan baru yang ada di provinsi ke-34 Indonesia ini. (iwk/har)