Deportasi yang dilakukan pemerintah Malaysia terhadap pekerja migran Indonesia (PMI) pada 2023 mencapai ribuan orang. Deportasi yang difasilitasi Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau dilakukan sepanjang Januari hingga Desember 2023.
Pelaksana Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat Republik Indonesia (KRI) Tawau, Wiry Utomo menyampaikan selama 2023 total ada 1.114 warga negara Indonesia (WNI) yang dipulangkan ke tanah air. Pemulangan ini dilakukan dikarenakan pelanggaran yang dilakukan pahlawan devisa ini saat berada di negeri jiran.
“Selama 2023 ada 1.114 WNI yang dideportasi Pemerintah Malaysia. Terdiri dari laki-laki sebanyak 935 orang, perempuan sebanyak 148 orang, anak laki-laki sebanyak 22 orang dan anak perempuan sebanyak 9 orang,” ucap Wiry Utomo kepada Radar Tarakan, Kamis (4/1).
Dijelaskan, WNI yang dideportasi setelah menjalani masa hukum atas pelanggaran yang dilakukan. Dimana, para PMI harus mendekam di depot tahanan imigresen (DTI) yang ada di Sabah sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.
“Ada beragam jenis pelanggaran yang dilakukan. Seperti, pelanggaran keimigrasian masuk wilayah Malaysia secara tidak sah. Tinggal melebihi batas izin tinggal atau overstay serta kasus kriminal lainnya. Pelanggaran terbanyak, rata-rata terkait keimigrasian yakni masuk tanpa izin, overstay dan lainnya,” jelasnya.
Ia menegaskan, sebelum dipulangkan, keseluruhan WNI telah melalui proses verifikasi atau pendataan. Setelah itu, Konsulat RI Tawau mengeluarkan surat perjalanan laksana paspor (SPLP). Setelah tiba di Nunukan, PMI akan ditangani BP3MI Kaltara untuk proses selanjutnya.
“Para PMI ini dipulangkan melalui Pelabuhan Tawau, Malaysia menuju Pelabuhan Tunon Taka, Nunukan. Di Nunukan akan ditangani BP3MI Kaltara untuk proses pemulangan ke daerah asal,” jelasnya.
Tak hentinya deportasi terhadap PMI membuat KRI Tawau terus melakukan sosialisasi kepada WNI yang berada di Tawau, Malaysia. Tujuannya, agar PMI mengikuti aturan yang berlaku di wilayah Malaysia. Dengan begitu WNI yang menjadi PMI dapat bekerja dengan aman dan nyaman.
“KRI Tawau menghimbau kepada para PMI yang hendak memasuki atau bekerja di wilayah Malaysia agar selalu menggunakan jalur resmi dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Agar dapat menghindari tindakan hukum pihak berwenang,” pungkasnya. (akz/lim)
Editor : izak-Indra Zakaria