Pemerintah memiliki semangat untuk menerapkan identitas kependudukan digital (IKD) untuk seluruh masyarakat Indonesia sebagai sarana digital pengganti Kartu Tana Penduduk elektronik (KTP-el).
Namun, tentu itu tidak serta merta bisa diterapkan secara langsung, melainkan ada proses yang hal lainnya yang perlu diperhatikan, di antaranya mengenai kesiapan dari handphone dari masyarakat serta kesiapan dari jaringan internet di daerah.
Seperti di Kalimantan Utara (Kaltara), misalnya. Saat ini belum semua daerah di provinsi ke-34 Indonesia ini tersentuh layanan jaringan internet. Berdasarkan data terakhir dari Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan persandian (DKISP) Kaltara, ada 26 desa di Kaltara yang masih blank spot hingga akhir tahun 2023 lalu.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Kepaa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kaltara, Sanusi mengatakan, memang Presiden RI, Joko Widodo inginnya ke depan sudah tidak ada lagi blanko KTP-el.
“Jadi semangatnya itu semuanya beralih ke IKD. Tapi, tentu ini menyesuaikan kembali dengan kondisi daerah, karena IKD ini bisa kita terapkan ketika jaringan menunjang dan penduduk menggunakan hp yang mendukung,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Senin (8/1).
Sanusi juga tak menampik bahwa belum semua daerah di Kaltara saat ini memiliki jaringan yang bagus. Masih ada banyak yang terdata blank spot, utamanya di daerah perbatasan dan pedalaman.
“Apa yang disampaikan itu adalah harapan kita ke depan, tapi untuk saat ini belum bisa kita laksanakan sepenuhnya karena kita melihat kondisi yang ada. Sehingga yang bisa kita lakukan saat ini adalah menerapkan KTP-el sembari mengaktifkan IKD-nya,” kata Sanusi.
“Ini sudah cukup bagus, karena jika dilihat secara nasional kita masih di atas 20 besar. Pada prinsipnya secara bertahap kita di Kaltara terus melakukan aktifasi penggunaan IKD ini kepada masyarakat,” pungkasnya. (iwk/har)