Proyek Molor di Bulungan Diberi Perpanjangan Waktu

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Kamis, 11 Januari 2024 | 11:52 WIB
BELUM TUNTAS: Proyek pekerjaan oprit Jembatan Salimbatu diberikan kebijakan adendum.
BELUM TUNTAS: Proyek pekerjaan oprit Jembatan Salimbatu diberikan kebijakan adendum.

Pemkab Bulungan  memberikan kebijakan perpanjangan waktu atau adendum selama 50 hari pada beberapa pelaksanaan proyek yang bersumber dari APBD 2023. Kebijakan ini diberikan untuk menuntaskan proyek yang belum selesai dan memastikan kesuksesan pelaksanaan proyek tersebut.

Bupati Bulungan, Syarwani mengatakan,  ada beberapa proyek yang mendapatkan kebijakan adendum, antara lain landscape Tugu Cinta Damai dan Kantor Bupati Bulungan. “Ada beberapa pekerjaan finishing yang belum selesai, sehingga kami harus memberikan kebijakan adendum untuk menuntaskan proyek tersebut,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Rabu (10/1). 

Dalam pelaksanaan proyek, penyelesaian pada masa kontrak merupakan hal yang sangat penting. Dengan perpanjangan waktu selama 50 hari, diharapkan prosesnya tidak akan melebihi waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. “Kalau tidak sesuai masa adendum tentu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh pihak yang terkait,” jelasnya.

Selain landscape Tugu Cinta Damai dan Kantor Bupati Bulungan, Pemkab Bulungan juga memberikan kebijakan adendum untuk proyek pekerjaan oprit Jembatan Salimbatu. “Kami memberikan kebijakan adendum untuk proyek tersebut agar masyarakat yang berharap akses jembatan itu tidak merasa kesulitan,” tambahnya.

Menurutnya, adendum pada pelaksanaan proyek sangat penting terutama dalam menyelesaikan pekerjaan finishing yang belum selesai. Namun, proses adendum harus dilakukan dengan hati-hati dan diatur dengan baik agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Sebelum menentukan kebijakan adendum, perlu dilihat terlebih dahulu ketentuan kontrak yang sudah disepakati bersama. Ada beberapa jenis adendum yang dapat diterapkan dalam kontrak, seperti adendum perpanjangan waktu, adendum pengurangan kinerja, adendum peralihan kewajiban atau adendum penggantian nilai kontrak,” jelasnya.

Oleh karena itu, perlu dilihat dengan seksama jenis adendum apa yang sesuai dengan kondisi proyek yang sedang berlangsung. Kebijakan ini harus memiliki dasar yang jelas dan alasan yang kuat.

Misalnya, jika pekerjaan belum selesai karena faktor cuaca yang tidak memungkinkan atau adanya kendala lain seperti perubahan desain, maka pemerintah dapat memberikan kebijakan adendum sebagai solusi dalam menyelesaikan proyek tersebut.

“Adendum pada proyek dapat berdampak pada pengarahan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pemerintah harus memperhatikan biaya yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan adendum tersebut dan memastikan bahwa anggaran yang tersedia masih cukup untuk menyelesaikan proyek tersebut,” bebernya.

Karena itu, pemerintah harus mempertimbangkan juga konsekuensi yang ditimbulkan akibat diberikannya kebijakan adendum. Misalnya, proses tender harus dilakukan ulang, perubahan harga material atau bahan, perpanjangan waktu untuk sertifikasi atau pengadaan barang, hingga dampak terhadap pembayaran jasa konsultan atau tenaga ahli yang memproses adendum tersebut.

kebijakan adendum pada pelaksanaan proyek dapat menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian pekerjaan finishing yang belum selesai. Namun, perlu diperhatikan hal-hal yang terkait dengan proses adendum tersebut agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

“Kebijakan adendum harus mengacu pada ketentuan kontrak yang sudah disepakati, memiliki dasar dan alasan yang kuat, memperhatikan anggaran yang tersedia, serta mempertimbangkan konsekuensi yang dapat timbul akibat dari diberikannya kebijakan adendum,” pungkasnya. (jai/har)

Editor : izak-Indra Zakaria