Raperda KLA yang Sempat Tertunda, Diajukan ke Kemenkumham

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 17 Januari 2024 | 12:39 WIB
KOTA LAYAK ANAK: Raperda KLA sudah dilakukan uji publik dan selanjutnya menunggu laporan dari Kanwil Kemenkumham Kaltim-Kaltara.(DOK HRK)
KOTA LAYAK ANAK: Raperda KLA sudah dilakukan uji publik dan selanjutnya menunggu laporan dari Kanwil Kemenkumham Kaltim-Kaltara.(DOK HRK)

Rumusan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kota Layak Anak (KLA) sudah selesai dilakukan uji publik.

 

TARAKAN–Saat ini sudah tahap harmonisasi atau koordinasi ke Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Timur (Kaltim)-Kalimantan Utara (Kaltara).

Ketua Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Tarakan Dino Andrian mengatakan, uji publik sudah dilakukan bersama Forum Pemerhati Anak, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Himpunan Psikologi dan Palang Merah Indonesia (PMI). Setelah dilakukan koordinasi ke Kanwil Kemenkumham Kaltim-Kaltara, dilanjutkan laporan ke bagian hukum Pemprov Kaltara.

"Tapi kemarin ternyata ada deadline terlewatkan di DPRD, proses pengajuan raperda untuk mendapatkan persetujuan dari Kemenkumham pada 22 Desember sudah tutup. Sehingga, waktunya tidak sempat untuk diproses di 2023," jelasnya, Selasa (16/1).
Pihaknya berharap di awal 2024 bisa diproses. Sebab, prosesnya tinggal harmonisasi ke Kanwil Kemenkumham Kaltim-Kaltara, dan nanti dikembalikan ke DPRD Tarakan sebagai lembaga yang menginisiasi.

"Ketika nanti saat dikembalikan kalau tidak ada masukan atau koreksi, nanti akan kami lanjutkan ke bagian hukum provinsi untuk proses fasilitasi dan penomoran sebelum disahkan. Mudah-mudahan awal 2024 sudah selesai dan disahkan. Karena dari sisi materi, masukan untuk melengkapi isi raperda sudah dituangkan," tuturnya.

Pihaknya menilai, adanya Raperda KLA yang akan disahkan menjadi perda itu sangat penting. Menurutnya, secara legal identitasnya dibagi menjadi dua. Salah satunya isu kontekstual serta upaya pemerintah menaikkan level KLA.

"Itu untuk menjawab isu kontekstual. Kami sering melihat eksploitasi anak secara berlebihan sesuai ekonomi dan aktivitas ekonomi dalam hal ini perdagangan. Selain itu, keberadaannya untuk menaikkan level KLA, kalau hari ini kita baru mendapatkan level pratama. Ke depan bisa menaikkan menjadi nindya, utama, bahkan harapan kita sampai secara paripurna," pungkasnya. (kpg/sas/dra/k8)

Editor : izak-Indra Zakaria