Pengurangan Masa Jabatan, Apkasi Gugat ke MK

izak-Indra Zakaria • Dipublikasikan Rabu, 17 Januari 2024 | 16:08 WIB
Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid. FOTO: Doc. Radar Tarakan
Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid. FOTO: Doc. Radar Tarakan

ASOSIASI Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) tengah merampungkan materi gugatan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Langkah ini diambil terkait pemotongan masa jabatan kepala daerah hasil Pilkada 2020 lalu.

Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura Hafid usai mengikuti pertemuan bersama Apkasi di Jakarta menyampaikan kepastian gugatan ke MK akan dilakukan. Keputusan ini usai melakukan pembahasan sesuai agenda bersama Apkasi terkait pengurangan masa jabatan.

“Agenda utama upaya hukum Apkasi terkait pengurangan masa jabatan sejumlah kepala daerah di Indonesia. Kemarin, kami membuat satu kesepakatan terkait keresahan kita untuk menjadi satu bahan materi mengajukan gugatan ke MK,” ucap Hj. Asmin Laura Hafid, Selasa (16/1).

Dijelaskan, kesepakatan yang ada sepenuhnya telah ditangani Tim Advokasi Apkasi. Sehingga, pihaknya berharap sebelum Februari 2024 mendatang seluruh materi gugatan telah rampung dan siap didaftarkan ke MK.

“Semua sepakat. Karena memang ini hak konstitusi kami, jadi bukan karena sesuatu hal yah. Karena seperti contoh kita sudah menyusun RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) selama lima tahun. Sementara, kita baru bekerja dua tahun, terus tiga tahunnya siapa yang tanda tangan.

Produk hukum yang harus dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat,” jelas wakil bendahara umum Apkasi ini.

Lanjutnya, adanya pemangkasan masa jabatan tersebut tentu banyak program kerja yang telah disusun tidak dapat berjalan maksimal. Sebab, kepala daerah baru menjalankan roda pemerintahannya secara efektif selama dua tahun.

“Secara umum dan pada dasarnya saya sangat menghargai keputusan hukum yang ada. Tetapi, tentu ini bagaimana upaya kami di Apkasi agar hak konstitusi kami terpenuhi,” jelasnya.

Namun, ia menilai dengan pengurangan masa jabatan maka kepala daerah hasil pilkada 2020 akan berakhir 2024. Sementara, normalnya masa jabatan tanpa pengurangan masa jabatan akan berakhir pada 2026 mendatang. “Namun dengan aturan ini kami akan berakhir pada 2024 ini. Sehingga, kami menganggap masih banyak rencana kerja yang belum maksimal dikerjakan,” pungkasnya. (akz/lim)

Editor : izak-Indra Zakaria