Mau Bikin Kantong Parkir di Tarakan, Lahannya Dimana...?

Indra Zakaria • Dipublikasikan Senin, 12 Februari 2024 | 17:25 WIB
Pemandangan pusat kota Tarakan.
Pemandangan pusat kota Tarakan.

Jumlah kendaraan yang terus bertambah di Tarakan berdampak pada semakin maraknya perilaku parkir liar di tepi jalan. Sehingga hal ini membuat jalan Tarakan semakin sempit dan berdampak pada arus kelancaran lalu lintas. Kondisi ini dikhawatirkan memberi dampak besar bagi Tarakan di masa depan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Tarakan, Mohdi mengakui jika persoalan parkir di Kota Tarakan cukup pelik. Mengingat beberapa wilayah di Tarakan memiliki bangunan yang memiliki jarak sangat dekat dengan jalan protokol. Selain itu kondisi ini diperparah lantaran sebagian bangunan rumah toko (ruko) tidak memiliki lahan parkir khusus khusunya ruko di sebagian Jalan Yos Sudarso dan Jalan Gajah Mada.

"Persoalan parkir di Tarakan ini sudah jadi masalah klasik. Karena memang sebagian bangunan usaha ruko di wilayah Yos Sudarso dan Jalan Gajah Mada terlalu dekat dengan badan jalan. Jadi kendaraan pelanggannya menggunakan jalan sehingga itu merugikan pengendara lain," ujarnya, Minggu (11/2).

"Di Jalan Yos Sudarso khusunya wilayah beringin sampai pasar batu itu dulu belum sempat diatur karena memang sudah berdiri saat Tarakan belum ramai. Jadi kalau mau ditanggani sekarang mau tidak mau menggeser bangunannya, ke belakang. Tapi kan tidak mungkin itu dilakukan,"sambungnya. 

Diungkapkan, khusus wilayah Beringin hingga Sebengkok memiliki banyak bangunan lama yang posisinya sangat dekat dengan jalan. Lanjutnya, jika ingin menanggani bangunan tersebut dapat direnovasi dengan menyiapkan lahan parkir mengisi lantai 1. Namun solusi  tersebut juga sulit diaminkan masyarakat karena berhubungan dengan kemampuan masyarakat.

"Kalau kayak di beringin sampai Sebengkok itu kan memang kawasan lama. Dari dulu memang sudah begitu sebelum Tarakan ramai. Ini agak susah jadi memang di sana perlu ada lahan khusus untuk parkir. Tapi mencari lahan di sekitar situ hampir mustahil karena cukup padat bangunan," urainya.

"Sementara ini kami berpikir ada beberapa kantong parkir umum di kota Tarakan. Seperti di Kelurahan Lingkas Ujung di samping Taman berlabuh itu atau seperti di depan Tarakan Plaza cuma itu kan lahan parkir hotel bukan untuk umum. Kalau kita punya beberapa kantong parkir kita bisa mengarahkan pengunjung tokoh untuk memarkir (kendaraan) di sana," katanya.

Kondisi ini tentu menimbulkan sikap dilematis pemerintah dari setiap generasi. Sehingga untuk meminimalisir kondisi ini menurutnya diperlukan regulasi yang tegas mewajibkan pemilik ruko pinggir jalan wajib menyediakan kantong parkir saat mendirikan bangunan.

"Arahan itu juga bisa disertai ancaman sanksi sehingga masyarakat mau tidak mau mengikuti aturan daripada ditilang. Cuma kendalanya di Tarakan ini lahan juga sulit khususnya di wilayah perkotaan. Hampir tidak ada lahan kosong di sepanjang Yos Sudarso atau Gajah Mada. Kalau pun ada itu lahan punya masyarakat," urainya.

"Kita agak susah bertindak tegas untuk wilayah tertentu karena kondisinya tidak memungkinkan diterapkannya aturan itu. Kalau misalnya rukonya punya lahan parkir kita bisa tegas tapi kalau memang lahannya tidak ada susah juga," katanya.

Selain itu diterangkannya, belum terdapat aturan khusus mewajibkan pembangunan ruko menyediakan lahan parkir di Kota Tarakan. Sehingga saat ini pihaknya mengimbau kepada masyarakat yang hendak membangun ruko untuk menyediakan ruang maksimal untuk parkir yang cukup.

"Saat ini sependek pengetahuan saya belum ada. Jadi hanya kami hanya mengimbau kepada masyarakat yang akan membangun ruko di pinggir jalan tolong pikirkan untuk jangka panjang agar menyediakan ruang maksimal untuk parkir. Karena dalam UU Nomor 22/2009, parkir sembarangan dapat dikenakan Pasal 287 ayat 1 melanggar rambu-rambu atau marka dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau membayar denda Rp 500.000 dan perbuatan parkir di jalanan umum yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan dapat diancam pidana melanggar Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 274 UU LLAJ dan Pasal 12 ayat 1 juncto," pungkasnya. (zac/lim)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
tarakan