Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nunukan memberikan jawaban atas permintaan penjelasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Nunukan. Sejumlah kejadian KPU meminta pandangan, saran perbaikan dan rekomendasi Bawaslu.
Divisi Penyelenggara Pemilu KPU Nunukan, Kaharuddin menyampaikan surat Bawaslu Nunukan meminta sejumlah penjelasan terkait kejadian yang ditemukan saat pemungutan dan perhitungan suara (tungsura). Pertama, untuk kejadian di TPS 10 Desa Ajikuning, Kecamatan Sebatik Tengah, di mana satu orang pemilih memiliki KTP elektronik Kecamatan Sebatik Tengah, terdaftar dalam DPT di Bulukumba, Sulawesi Selatan, kemudian KPPS mencatat dalam daftar pemilih khusus (DPK) serta memberikan 1 surat suara yakni PPWP.
Bahwa berdasarkan klarifikasi, pelayanan pemilih atas nama Askar, tidak sesuai dengan prosedur administratif. Berdasarkan pengecekan secara online, pemilih dimaksud terdaftar dalam DPT di Bulukumba, namun tidak membawa formulir A pindah memilih, dan diberikan 1 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden (PPWP).
“Jika berdasarkan pelayanan hak surat suara pemilih pindah, pemilih yang pindah antar provinsi, maka hak surat suara pemilih tersebut benar hanya mendapatkan 1 surat suara yaitu PPWP. Namun apabila Bawaslu Nunukan berpandangan lain atas kejadian tersebut, KPU Nunukan meminta saran perbaikan untuk tindaklanjutnya,” ucap Kahar, Senin (19/2).
Dijelaskan, terkait kejadian di TPS 9 Desa Ajikuning, Kecamatan Sebatik Tengah terdapat satu pemilih asal Wajo, Sulsel, tidak terdaftar di DPT dan DPTb dan tidak membawa surat pindah memilih, dilayani KPPS dengan mencatat dalam daftar pemilih khusus (DPK) dan diberikan 1 surat suara PPWP.
Berdasarkan keterangan yang diterima, pemilih atas nama Besse Rina, merupakan warga Wajo, Sulawesi Selatan dan dilayani sebagai daftar pemilih khusus (DPK) dengan pertimbangan KPPS agar tidak menghilangkan hak pilih warga yang memiliki KTP elektronik.
“Kejadian tersebut merupakan kekeliruan dalam pelayanan secara administratif, karena melayani hak pilih pemilih pindah tanpa membawa formulir A.Pindah Memilih. Namun secara substantif, hak surat suara pemilih tersebut telah sesuai yang diberikan KPPS, yakni 1 surat suara untuk PPWP jika dicatat sebagai pemilih pindah,” jelasnya.
Selanjutnya, menjawab kejadian di TPS 2 Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, satu orang pemilih mengembalikan surat suara DPRD Nunukan kepada KPPS karena surat suara yang diterima bukan Daerah Pemilihan Nunukan 3, melainkan Daerah Pemilihan Nunukan 4. Setelah penghitungan, diketahui 7 surat suara Daerah Pemilihan Nunukan 4 digunakan pemilih dan dinyatakan sah untuk partai.
Bahwa berdasarkan klarifikasi, terdapat surat suara yang tidak sesuai daerah pemilihan untuk Pemilu Anggota DPRD Nunukan, dan terlanjur digunakan oleh pemilih sebanyak 7 surat suara. Atas permasahan tersebut, sebagai langkah solutif, surat suara yang berbeda daerah pemilihan tersebut tetap dinyatakan sah untuk partai politik, sepanjang tata cara pencoblosannya sesuai kategori sah.
Hal itu berdasarkan ketentuan Surat Edaran Bersama KPU Nomor 4 Tahun 2024 dan Bawaslu Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitugan Suara di TPS, bahwa dalam hal terdapat beberapa surat suara yang tertukar dengan surat suara dapil lainnya telah dicoblos pemilih.
Surat suara pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota dinyatakan sah untuk partai politik apabila tanda coblos pada nomor urut dan/atau tanda gambar partai politik. Surat suara pemilu DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tetap dinyatakan sah walaupun tanda coblos pada nama dan/atau nomor urut anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota berada pada kolom yang disediakan untuk dapil lainnya. “Jika Bawaslu berpandangan lain atas solusi kejadian tersebut, KPU Nunukan meminta saran perbaikan untuk tindaklanjutnya,” jelasnya.
Kemudian, kejadian di TPS 4 Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, pemilih yang sudah mengurus dan mengambil surat pindah memilih ke Tanah Kuning, Tanjung Palas, Bulungan, Kaltara, berdomisili di Tanah Kuning dan KTP terbarunya di Tanah Kuning, tetap menggunakan hak suaranya di Sebatik Utara akibat mendapat undangan C. Pemberitahuan dan terdaftar di DPT Sebatik Utara, serta oleh KPPS diberikan 5 surat suara.
Kejadian itu, berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 25/2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, dan Keputusan KPU Nomor 66/2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, hak pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) adalah 5 surat suara, yakni PPWP, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota bahwa pemilih tersebut, terdaftar dalam DPT Sebatik Utara dan telah dilayani sesuai ketentuan yang berlaku.
Sehingga, jika Bawaslu berpandangan lain atas kejadian tersebut, KPU Kabupaten Nunukan meminta saran perbaikan untuk tindaklanjutnya.
Menjawab kejadian di TPS 1 Liuk Bulu, Kecamatan Sembakung Atulai, dimana PPK mengambil surat suara dari Kecamatan Lumbis untuk menutupi kekurangan surat suara DPD sebanyak 30 lembar. Bahwa proses pergeseran surat suara dari TPS yang surat suaranya kelebihan/tidak terpakai, ke TPS yang kekurangan surat suara dalam rangka melayani hak pilih pemilih, dapat dilakukan dengan sepengetahuan pengawas TPS dan saksi-saksi yang hadir, kemudian dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir berita acara di TPS.
“Menjawab kejadian pembukaan kotak suara di beberapa TPS yang dilakukan di Kecamatan Seimenggaris, apabila berdasarkan hasil penyelidikan/penelusuran yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Nunukan terbukti, maka KPU Kabupaten Nunukan meminta rekomendasi atau saran perbaikan untuk tindaklanjutnya,” jelasnya. (akz/lim)
Sumber : Radar Tarakan