Dugaan Dokumen Palsu Caleg, Begini Jawaban Bawaslu Tarakan

Radar Tarakan • Dipublikasikan Rabu, 6 Maret 2024 | 12:00 WIB
ilustrasi pencoblosan pemilu
ilustrasi pencoblosan pemilu

Adanya laporan terkait dugaan pemalsuan dokumen surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dilakukan salah satu calon legislatif (caleg) hingga saat ini masih berproses.

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Tarakan, Riswanto menerangkan, hingga persidangan kedua proses kasus tersebut masih berjalan. Hingga saat ini pihaknya masih menunggu kelengkapan syarat dari pelapor untuk memenuhi unsur laporan.
Pembuktian belum dapat dilakukan lantaran masih adanya syarat yang belum dipenuhi secara formil dan materiel. Sehingga pihaknya akan melanjutkan persidangan hingga 15 Maret mendatang.

Sidang selanjutnya akan menentukan apakah terlapor dinyatakan bersalah atau tidak. "Untuk kasus yang kami tanggani masih terus berproses yah, tadi baru saja digelar karena mekanisme sidang kan harus di hari kerja. Sebelumnya kami gelar hari Jumat (15/3) sekaligus menentukan hasilnya. Kalau terbukti ada sanksi administrasi," ujarnya, Senin (4/3).

Dikatakan, segala syarat dibebankan kepada pelapor dan dalam hal ini bisa saja terlapor terancam melanggar administrasi maupun pidana. Namun demikian, ia menegaskan jika Bawaslu dalam hal ini tidak memiliki wewenang dalam penindakan pidana. Selain itu, ia juga menegaskan kemungkinan PAW cukup kecil lantaran kasus ini akan selesai sebelum dilakukannya pelantikan caleg terpilih.

“Pada prinsipnya ini ada dua laporan, secara administrasi dan tindak pidana. Nanti kami akan sandingkan kemudian majelis akan mempertimbangkan. Kalau untuk risiko di-PAW belum ada pelantikan, bagaimana mau di-PAW kalau belum ada pelantikan," jelasnya.

 

Dalam hal ini pihaknya tidak ingin menduga-duga sehingga harus menunggu peradilan. Adapun kasus tersebut yang sebelumnya telah dilaporkan ke Polres Tarakan.
Hal tersebut nantinya menjadi wewenang Polres Tarakan apakah menindaklanjutinya atau tidak.

Dikatakan, tentunya seorang calon harus memenuhi persyaratan sebelum mengikuti kontestasi dan persyaratan tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku. Lanjutnya, calon bisa saja ikut berkontestasi meski pernah dipidana. Hanya, proses pidana sudah selesai di atas waktu 5 tahun. Namun jika belum melewati waktu 5 tahun pasca menjalani hukuman, maka hal tersebut tidak diperbolehkan.

"Kita lihat saja proses seperti apa, kan masih berlanjut ni. Karena kan kondisinya ini belum dilantik. Semua kemungkinan bisa terjadi tergantung hasil peradilannya. Tapi hal terpenting ini kan dugaan pelanggaran administrasi. Kalaupun nanti mau disangkutpautkan ke pidana misalnya, itu wewenang penegak hukum. Bukan Bawaslu," terangnya. (zac/lim)

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
Pemilu 2024