TARAKAN - Sidang perkara dugaan pelanggaran persyaratan administrasi dengan terlapor salah seorang oknum caleg berinisial EH, memasuki agenda jawaban terlapor, pembuktian, keterangan saksi, dan ahli. Semua bukti persidangan nantinya menjadi dasar pertimbangan majelis hakim Bawaslu Tarakan dalam menyusun putusan.
"Tadi memang sempat ada perdebatan. Pelapor menghadirkan banyak saksi. Kami perlu dalami kembali Peraturan Bawaslu dan PKPU yang berkaitan dengan sidang administrasi," ujar Ketua Bawaslu Kota Tarakan, Riswanto.
Penasihat hukum pelapor, Abdullah mengatakan, ada 19 alat bukti yang diserahkan ke majelis hakim. Ia menegaskan, jawaban dari terlapor membenarkan adanya pelanggaran administratif. Bahwa EH pernah dipidana di Pengadilan Negeri Samarinda dan melanggar Undang-Undang Kesehatan, dengan ancaman 15 tahun. Namun, divonis selama 2 bulan 15 hari penjara.
"Bahwa EH itu memang terpidana dan sudah dibenarkan oleh penasehat hukumnya. Ada beberapa catatan mengenai keterangan yang dibuat ahli untuk menguatkan laporan bahwa EH pernah terpidana dan diduga ada pemalsuan SKCK dari kepolisian," ujarnya.
Ia menjelaskan, EH pernah terpidana pada 23 Mei 2019. Sementara persyaratan menjadi peserta pemilu harus bebas dari pidana selama 5 tahun sejak dibebaskan. Artinya jika EH ingin menjadi peserta pemilu maka bisa mengajukan pada 23 Mei 2024.
"Harapan kami sebagai pelapor, bisa membatalkan pemilihan tersebut. Kalau vonis cuma satu hari, tetap saja terpidana. Apapun ceritanya itu," tegasnya.
Dalam persidangan, pihaknya menghadirkan 5 saksi dan 2 ahli. Selanjutnya pihaknya akan menyampaikan kesimpulan secara tertulis. Di antaranya ada unsur tindak pidana yang dilakukan EH. Hingga nantinya perkara tersebut diputus hingga 19 Maret 2024.
Penasihat hukum EH, Donny Tri Istiqomah mengungkapkan, keterangan saksi yang dihadirkan pelapor merupakan tim sukses salah seorang caleg berinisial BH. Jadi pihaknya menyimpulkan, ada kepentingan politik untuk merebut kursi dari terlapor. Dengan cara menggunakan laporan pelanggaran administrasi.
"Langkah selanjutnya kami akan tetap bertahan. Bahwa yang terjadi ini kan tentang persoalan klien atau terlapor masih memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD atau tidak. Kalau itu yang dipersoalkan, berarti SK KPU Nomor 83 KPU Tarakan tentang DCT, mekanismenya bukan melakukan laporan pelanggaran administrasi tapi mengajukan permohonan sengketa proses," tuturnya.
Sementara ahli yang dihadirkan pelapor, untuk membuktikan apakah ada unsur pidana pemalsuan dokumen autentik. Namun, ia menyayangkan ahli tersebut seharusnya hadir pada sidang pengadilan pidana, bukan administratif.
Berbeda dengan ahli yang pihaknya hadirkan, yakni salah seorang guru besar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Ahli menyebut, persoalan ini tidak bisa membuat seorang caleg yang sudah memperoleh suara terbanyak tidak bisa langsung didiskualifikasi. Hal itu merupakan kewenangan MK. (sas/kpg/kri/k16)
Editor : Indra Zakaria