Dugaan Dokumen Palsu Caleg EH, Laporkan KPU Tarakan ke DKPP dan Bawaslu RI

Radar Tarakan • Dipublikasikan Selasa, 12 Maret 2024 | 15:23 WIB
DUGAAN DOKUMEN PALSU: Sidang di Bawaslu Tarakan terkait dugaan dokumen palsu caleg EH. FOTO: AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN
DUGAAN DOKUMEN PALSU: Sidang di Bawaslu Tarakan terkait dugaan dokumen palsu caleg EH. FOTO: AGUS DIAN ZAKARIA/RADAR TARAKAN

Dugaan dokumen palsu salah satu calon legislatif (caleg) EH pada Pemilu 2024 berbuntut pada dilaporkannya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tarakan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI lantaran dianggap lalai dalam memvalidasi dokumen bakal calon legislatif (bacaleg).

Kuasa hukum pelapor Ardiansyah, Abdullah, S.H, M.H, mengatakan, sejauh ini persidangan dugaan dokumen palsu EH masih berjalan dan pekan ini diputuskan. Kendati tinggal menunggu keputusan Bawaslu Tarakan, kuasa hukum Ardiansyah juga tetap melaporkan KPU Tarakan yang dianggap lalai meloloskan EH sebagai caleg pada Pemilu 2024.

"Sejauh ini kami masih menunggu sidang selanjutnya yang memasuki tahap keputusan. Sembari proses sidang berjalan kami juga sudah melaporkan KPU kepada Bawaslu RI, KPU-RI dan DKPP. Kami lagi menunggu hasil tanggapan mereka secara tertulis. Adapun untuk DKPP kami melakukan persidangan pada minggu ini," ujarnya, Senin (11/3).

 

"Kami berharap dengan laporan kami lembaga pusat dapat bertindak tegas pada penyelenggaraan pemilu di daerah. Ini juga bentuk ketegasan kami terhadap adanya kelalaian yang dilakukan KPU Tarakan dalam memeriksa dan mengklarifikasi pada hal-hal yang berhubungan administrasi pendaftaran," sambungnya.

Dalam hal ini seharusnya KPU dapat menjamin validitas pada dokumen bacaleg dan dapat melakukan verifikasi secara profesional. Sehingga kata dia, hal ini melahirkan rasa keadilan pada semua peserta pemilu dalam menjunjung aturan yang berlaku. Sehingga menurutnya, ketidakprofesionalan penyelenggara pemilu berpotensi menciptakan kecurangan pada tahap lainnya.

"Karena ada sebuah dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya atau administrasi yang sebenarnya. Seolah-olah penyelenggara pemilu ini tidak melakukan validasi terhadap calon peserta pemilu. Tentunya ini menjadi reprensentasi yang buruk terhadap kinerja KPU Tarakan," katanya.

"Tentu penyelenggara harus memastikan keabsahan setiap dokumen calon peserta sehingga tidak menjadi persoalan dikemudian hari. Sehingga seharusnya sejak awal bersangkutan (EH) tidak diloloskan sebagai peserta," lanjutnya.

Pihaknya sama sekali tidak mempersoalkan hasil Pemilu 2024. Namun demikian pihaknya menyayangkan kinerja penyelenggara pemilu yang meloloskan administrasi bacaleg yang dianggap bermasalah. Sehingga, ini menjadi reprensentasi buruk bagi penyelenggara pemilu ke depannya jika tidak ditindak tegas.

"Ini tentu juga berpotensi pada pidana atas kasus dugaan pemalsuan dokumen dan hal ini bersifat fatal jika tidak ditindak tegas. Karena persoalan ini mempertaruhkan integritas dan kualitas Bawaslu Tarakan dalam menjunjung nilai-nilai keadilan dan kejujuran. Selain itu, hal itu juga dapat dicontoh oleh bacaleg lainnya di masa depan jika persoalan administrasi seperti ini tidak ditindak tegas," urainya.

"Pertimbangan calon pasti melihat kasus ini, semakin tegas penyelenggara maka memberi shockterapy pada bacaleg untuk tidak berani mencoba-coba melakukan pemalsuan dokumen. Sementara kalau ini dibiarkan maka bisa saja semakin banyak bacaleg yang melanggar aturan di masa depan. Karena hal ini tidak berdampak pada caleg yang melanggar," tambahnya.

Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
Pemilu 2024 tarakan