“Perkembangan terbaru, kita sudah ekspor ke BPKP untuk permintaan perhitungan kerugian negara, hari ini (kemarin),” ujar Ricky ketika diwawancarai, di ruang kerjanya (13/3).
Ricky menerangkan, sebelumnya dari hasil penyelidikan tim Kejari Nunukan, diasumsikan nilai kerugian pada penyalahgunaan anggaran BLUD pada RSUD Nunukan, mencapai Rp 3 miliar, menurutnya tidak menutup kemungkinan, nilai tersebut bisa lebih besar dari asumsi.
Sementara soal perkembangan pemeriksaan saksi, diakui Ricky pihaknya sudah selesai melakukan pemeriksaan saksi hingga kepada pihak manajemen RSUD Nunukan juga. Misalnya dari pihak ketiga yakni saksi-saksi dari perusahaan, setidaknya sudah ada 17 saksi yang diperiksa. Sementara dari pihak RSUD, sudah sebanyak 10 orang saksi yang diperiksa.
“Total ada 27 yang sudah diperiksa, termasuk bendahara barunya. Nanti setelah perhitungan dari BPKP usai dilakukan, kita bakal langsung segera melakukan penahanan kepada tersangka, setelah itu langsung sidang, tidak akan neko-neko,” beber Ricky.
Dugaan temuan penyalahgunaan wewenang terhadap pengelolaan anggaran pada BLUD RSUD Nunukan, tahun anggaran 2021 dan 2022 tersebut, berasal dari penyelidikan yang dilakukan Tim Jaksa Penyelidik pada Kejari Nunukan sejak tanggal 22 November 2023 lalu.
Dalam penyelidikan tersebut, telah dilakukan permintaan keterangan terhadap para pihak yang ada keterkaitannya di RSUD, termasuk yang punya jabatan dan kewenangan. Hasilnya, telah diperoleh data dan fakta yang menyatakan bahwa pada tahun anggaran 2021 dan 2022 tersebut, terdapat dana Covid-19 yang telah disalahgunakan untuk kepentingan diri pribadi. (raw/lim)