Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memberikan addendum (perpanjangan) kontrak kerja untuk beberapa proyek tahun 2023 yang belum tuntas pengerjaannya hingga akhir tahun 2023 lalu.
Beberapa proyek yang diberi addendum kontrak selama 50 hari terhitung sejak awal tahun 2024 itu di antaranya gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kantor gubernur, serta rumah jabatan (rumjab) gubernur di Tanjung Selor.
Namun, berdasarkan pantauan di lapangan, hingga kemarin (18/3) atau melewati batas waktu addendum yang diberikan, sejumlah proyek tersebut ternyata belum juga tuntas. Oleh karena itu, maka harus ada tindakan yang dilakukan Pemprov Kaltara.
Dikonfirmasi terkait hal itu, Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang mengaku saat ini dirinya belum menerima laporan terakhir, nanti dirinya akan mengecek lagi ke perangkat daerah terkait untuk meminta progres terakhir dari pekerjaan proyek ini.
“Kalau dia lewat (dari addendum), kita akan putus kontrak sesuai aturan semua. Artinya akan ada konsekuensi blacklist bagi yang tidak bisa menyelesaikan sesuai kesepakatan,” ujar Zainal kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor kemarin.
Baik itu untuk yang gedung DPRD, kantor gubernur maupun yang rumah jabatan gubernur. Semua itu akan diminta penjelasan olehnya ke perangkat daerah terkait, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara.
“Kita akan putus kontrak semua kalau memang sudah lewat batas waktu yang kita berikan dan kita akan blacklist,” tegasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kaltara, Albertus Stefanus Marianus juga mengatakan hal yang sama bahwa pihaknya akan memanggil Kepala DPUPR-Perkim Kaltara untuk memberikan penjelasan terkait progres terakhir dari pembangunan gedung DPRD Kaltara tersebut.
“Besok (hari ini) kita undang DPUPR-Perkim untuk memberikan penjelasan terkait hal ini. Kemarin kita ada undang, tapi kepala dinasnya tidak hadir, makanya kita mundurkan menunggu lengkap dengan pihak kontraktor, PPTK dan kepala dinasnya,” kata Albertus.
Disinggung sudah melewati waktu addendum yang diberikan 50 hari, Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tersebut mengaku tidak mau berspekulasi untuk memberikan jawaban terkait hal itu.
“Makanya kita panggil untuk menanyakan ini supaya tidak salah, karena ini menyangkut teknis. Sebenarnya saya mau hari ini (kemarin), tapi karena masih ada paripurna ini, makanya kita jadwalkan besok (hari ini),” pungkasnya. (iwk/har)
Editor : Indra ZakariaSumber : Radar Tarakan