Kabupaten/Kota di Kaltara Didorong Susun Dokumen IPRO

Radar Tarakan • Dipublikasikan Sabtu, 30 Maret 2024 | 19:00 WIB
Desain rencana Jembatan Bulan yang ingin dibangun di Kaltara.
Desain rencana Jembatan Bulan yang ingin dibangun di Kaltara.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merencanakan untuk melakukan rapat koordinasi (rakor) dengan kabupaten/kota.

 Hal itu disampaikan Penatakelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP Kaltara, Rahman kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Rabu (27/3). Ia mengatakan, rakor yang direncanakan pada 22 April 2024 itu dilakukan dengan agenda pembahasan soal potensi investasi di Kaltara.

 “Kita ingin mendorong kabupaten/kota untuk menyusun dokumen IPRO (Investment Project Ready to Offer) untuk bisa ditawarkan kepada investor,” ujar Rahman. 

 Rahman menyebutkan, apa yang ingin dilakukan itu juga menjadi amanah dari Kementerian Investasi. Karena dari Kementerian Investasi sekarang ini sudah melakukan mapping terkait potensi apa saja yang ada di Indonesia, tak terkecuali di Kaltara.

 “Setelah itu mereka akan menyusun dokumen untuk menjadi peluang investasi. Jadi ini sebenarnya lebih kepada feasibility study (FS). Hanya saja kita lebih rigid dan kita memiliki data pendukung yang bisa lebih meyakinkan investor,” jelasnya.

 Inilah salah satu alasan kenapa kabupaten/kota didorong untuk bisa melakukan penyusunan dokumen IPRO di daerahnya masing-masing. Karena selama ini Kaltara selalu menawarkan potensi investasi yang tidak begitu akurat.

 “Kan selama ini hanya potensi umum. Bahkan seperti sektor, sub sektor dan komoditasnya juga belum jelas. Di dalam IPRO itu sendiri, kita sudah harus bisa menggambarkan, mulai dari berapa nilai investasi, lama waktu pengembalian investasinya, termasuk berapa keuntungannya,” tutur Rahman.

 Jadi, lanjut Rahman, melalui rakor yang direncanakan di Kota Tarakan itu nanti, pihaknya akan mencoba menyamakan persepsi antara provinsi dan kabupaten/kota supaya ini bisa mendongkrak peningkatan realisasi investasi di provinsi ke-34 Indonesia ini.

 Jika di daerah lain seperti di Pulau Jawa, itu ada semacam kompetisi yang dilakukan. Jadi kabupaten/kota itu berkompetisi dalam menyusun IPRO, kemudian provinsi dengan Bank Indonesia (BI) melakukan penilaian terhadap IPRO itu untuk menentukan apakan layak atau cocok dengan keadaan yang ada di daerah tersebut. “Makanya kami selalu gandeng Bank Indonesia,” katanya. 

 Adapun untuk potensi yang didata oleh Pemprov Kaltara saat ini baru ada sekitar 17 IPRO. Dari jumlah itu, sudah ada beberapa yang saat ini investor mau masuk. Tapi, tentu ini butuh waktu, karena yang namanya investasi itu bukannya seperti umpan dilempar langsung dipatuk ikan, melainkan ada prosesnya. (iwk/har)

 

 
 
Editor : Indra Zakaria
Sumber : Radar Tarakan
pemprov kaltara