Dalam hal ini, Murtina mengatakan bahwa untuk koperasi yang tidak aktif atau yang biasa disebut tidak sehat itu, tetap akan disurati dan datangi oleh pihaknya untuk memastikan apakah memang betul koperasi itu sudah tidak aktif lagi. “Jika memang sudah tidak aktif, maka itu akan kami masukkan ke daftar yang memang sudah tidak aktif,” katanya.
Namun demikian, ia mengaku sejauh ini upaya pembinaan terhadap koperasi-koperasi yang ada masih terus dilakukan oleh pihaknya. Tentu support yang diberikan terhadap koperasi ini tetap dengan menyesuaikan pada kesiapan anggaran.
“Meskipun secara keseluruhan kita memang belum bisa mengawasi karena berkaitan dengan kondisi teknis,” tuturnya.
Murtina menegaskan, sejak dirinya menjabat sebagai Kabid Koperasi ini, pengawasan terhadap koperasi yang tidak atau belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), itu langsung disurati untuk segera melaksanakan RAT. Pastinya, pembinaan serta pengawasan akan terus dilakukan terkait dengan bagaimana pelaksanaan kegiatan RAT koperasi yang ada.
“Kan ini suatu kebijakan, dimana sebuah koperasi harus melaksanakan RAT, karena RAT itu merupakan masa untuk melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan koperasi selama setahun berjalan,” jelasnya.
Adapun pada tahun 2023 lalu, pembinaan dalam bentuk pelatihan koperasi ada dilakukan dengan difasilitasi oleh pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK), serta bekerja sama juga dengan beberapa perusahaan.
Sementara ini, salah satu yang menjadi kendala di sini adalah terkait dengan kesiapan sumber daya manusia (SDM) yang diakui masih kurang aktif. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan melalui pelatihan-pelatihan.
“Ini (pelatihan, Red) memang sangat perlu. Semoga tahun depan kami dapat anggaran untuk pelatihan. Untuk tahun ini, kami mengimbau kepada semua perusahaan yang ada CSR-nya terkait pelatihan untuk bisa memberikan dukungan,” pungkasnya. (iwk/har)